Moratorium Umrah Dianggap Melanggar Hak Beribadah

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 17 Apr 2018 16:56 WIB
ibadah umrah
Moratorium Umrah Dianggap Melanggar Hak Beribadah
Ilustrasi: Ribuan umat muslim dari penjuru dunia saat melakukan salat di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Foto: Antara/Kuwadi.

Jakarta: Usulan Ombudsman soal moratorium umroh menimbulkan pertentangan. Hal tersebut dianggap melanggar hak beribadah umat Islam.

"Ya usulnya secara faktual akan berdampak kepada pemberian kebebasan seseorang untuk melaksanakan ibadah. Dari sisi ini diprediksi akan mendapat reaksi dari masyarakat Islam dan tentu melanggar konstitusi hak melaksanakan ibadah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar, melalui pesan singkat, Selasa, 17 April 2018.

Menurut dia, usulan itu tak masuk akal karena menyangkut ibadah. Lebih rasional jika Ombudsman mendesak moratorium izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dengan pengawasan yang diperketat.

"Orang mau umrah kok dihalangi," jelas dia.

Nizar menekankan usulan Ombudsman terkait moratorium umrah tak berdasar kuat. Selain bertentangan dengan konstitusi, hal itu juga bertentangan dengan ajaran agama. Praktis usulan itu dinilai tak berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Usulannya tidak menyelesaikan persoalan, malah usulnya justru akan menambah masalah baru yakni penolakan masyarakat," kata dia.

Baca: Kemenag Disarankan Tutup Sementara Pendaftaran Umrah

Di sisi lain, Ombudsman menyoroti adanya malaadministrasi Kementerian Agama dalam pengawasan ibadah umrah. Ombudsman menyarankan agar Kemenag menutup sementara pendaftaran ibadah umrah. 

"Ombudsman mengusulkan agar Kemenag (Kementerian Agama) melakukan moratorium pendaftaran ibadah umrah selama dua bulan," kata Komisioner Ombudsman Ahmad Suaedy di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan. 




(OGI)