10 Pemda Dapat Hadiah dari Sri Mulyani

Cindy    •    Jumat, 22 Feb 2019 12:02 WIB
Tumpukan Sampah PlastikLarangan Sampah Plastik
10 Pemda Dapat Hadiah dari Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Kementerian keuangan bakal memberikan Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp93,83 milliar bagi 10 pemerintah daerah (pemda). DID dikucurkan bagi pemda yang berhasil menjalankan kebijakan pengurangan penggunaan plastik. 

"Jadi rata-rata setiap daerah bisa dapat Rp9,38 miliar karena kebijakan pengurangan sampah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 21 Februari 2019. 

10 pemda yang bakal diberikan DID yakni Kota Balikpapan, Malang, Banjarmasin, Cimahi, Surabaya, Padang, Depok, Bogor, Makasar dan DKI Jakarta. Sri Mulyani berharap, dengan adanya DID, kebijakan pengurangan sampah plastik di daerah bisa berjalan. 

"Ini supaya daerah juga berlomba-lomba membuat peraturan yang makin mengurangi penggunaan plastik," tutur dia. 

Dia menjelaskan DID bukan pengganti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengurangan sampah plastik.

(Baca juga: Siasat Kementerian Lingkungan Hidup Kurangi Sampah Plastik)

"Kami akan melihat komitmen pemda menangani sampah dengan APBD-nya. Kalau sudah terlihat komitmennya, kami akan berikan hadiah dalam bentuk insentif. Jadi insentif ini bukan susbtitusi APBD," terang Sri Mulyani. 

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, kemenkeu telah menetapkan DID naik 17,6 persen atau sebesar Rp10 triliun. Namun, DID dapat diterima pemda apabila berhasil memenuhi empat kriteria utama dan 11 kriteria kinerja. 

"Dari yang 11 kriteria ini, kami tambahkan yang nomor terakhir itu pengelolaan sampah plastik. Kalau bisa menangani sampah maka itu dianggap sebagai kinerja yang baik," ucap dia. 

Adapun kriteria pengelolaan sampah dinilai berdasarkan ketersediaan peraturan dan kebijakan yang sudah diterapkan daerah dalam mendukung pengelolaan sampah. Serta, efektivitas pelaksanaan peraturan dan kebijakan daerah untuk pengelolaan sampah. 

"Pengelolaan sampah termasuk pengelolaan sampah laut, pembatasan sampah plastik dan program daur ulang masuk kriteria kinerja ini," kata Sri Mulyani. 

(Baca juga: Sampah Plastik Jakarta 357 Ribu Ton per Tahun)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan pemerintah berikrar mengurangi sampah plastik. Pemerintah terus berkampanye demi membersihkan lingkungan dari sampah yang sulit diurai tanah itu.
 
"Pemerintah sudah berkomitmen mengurangi sampah laut terutama dari plastik sampai 70 persen hingga tahun 2025," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro kepada Medcom.id, Jumat 1 Februari 2019.
 
Menurut dia, isu ini juga terus disuarakan pemerintah dalam pertemuan internasional. Salah satu contohnya, pada November 2018, KLHK mengadakan pertemuan internasional di Bali yang dihadiri 108 negara untuk membahas sampah plastik. 

Selain itu, dalam waktu dekat, KLHK juga akan mengikuti pertemuan dengan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) di Nairobi, Kenya. Masalah sampah plastik pun akan disuarakan.
 
Sementara itu, di dalam negeri, KLHK sedang menyusun peta jalan (road map) untuk mewujudkan target mengurangi sampah plastik hingga 70 persen. Pemerintah daerah bakal dilibatkan dalam menyusun rencana ini.




(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA