Verifikasi SKTM Terus Dilakukan

Ganjar Usulkan Syarat Minimum Prestasi Selain SKTM

Intan Yunelia    •    Rabu, 11 Jul 2018 14:04 WIB
PPDB 2018
Ganjar Usulkan Syarat Minimum Prestasi Selain SKTM
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ANT/Wibowo Armando.

Jakarta: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan agar ke depannya seleksi untuk siswa dari jalur keluarga pra sejahtera dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap menggunakan syarat minimum prestasi seperti di jalur lainnya.  Dalam PPDB tahun ini, siswa yang berstatus ekonomi kurang mampu hanya diminta melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang kemudian banyak dipalsukan.

Melalui akun media sosialnya, Ganjar Pranowo membenarkan, bahwa ia memantau langsung proses verifikasi SKTM di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.  "Hasilnya, ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan," kata Ganjar dikutip dari akun resmi Instagramnya @ganjar_pranowo, Rabu, 11 Juli 2018.

Ganjar mengatakan ke depannya jalur seleksi untuk siswa miskin akan dibuat tersendiri untuk menghindari pemalsuan SKTM terulang kembali.  Selain itu, ia mengusulkan agar tetap ada syarat minimum prestasi bagi siswa yang mendaftar melalui jalur siswa pra sejahtera.

"Kalau tidak, ya lebih baik kita kasih beasiswa saja agar mereka tetap bisa sekolah," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, jalur PPDB untuk siswa dari keluarga pra sejahtera ini tidak hanya banyak menuai protes, namun secara sosiologis juga tidak aplikatif.  "Karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM tersebut," tegas Ganjar.

Jumlah SKTM palsu yang dibatalkan tersebut masih mungkin akan bertambah.  Ganjar akan terus memantau proses verifikasi SKTM.  "Kalau memang harus mundur pengumumannya, ya mundur enggak apa-apa satu atau dua hari, asalkan semua berjalan sesuai dengan aturan," ujar Ganjar.

Baca: 78.065 SKTM Palsu di Jateng Dibatalkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah memverifikasi sebanyak 78.064 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah.  SKTM tersebut kemudian dibatalkan, setelah ramai keluhan yang disampaikan warga Jawa Tengah baik melalui media sosial maupun disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan terpisah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan bahwa KPAI telah memverifikasi sebanyak 78.064 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah. SKTM palsu untuk meloloskan peserta didik lebih dari kuota 20 persen PPDB.

Permendikbud nomor 14 tahun 2018 pasal 19 ayat 1-3 mengatur sekolah wajib menerima peserta didik minimal 20 persen siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu. Salah satunya dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

“Ini memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat. Sehingga banyak yang salah sasaran. Orang mampu mendadak mengaku miskin,” kata Retno di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Jumlah paling minimum SKTM yang diterima dari 20 persen dari keseluruhan peserta didik yang diterima. Namun kebijakan itu menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Kata paling sedikit membuat daerah dan sekolah tidak bisa menolak ketika jumlahnya sudah 20 persen karena tidak ada batas maksimal,” tutur Retno.


(CEU)