Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Sisa "Bangku Kosong" di PPDB Dipantau KPK

Intan Yunelia    •    Rabu, 09 Jan 2019 18:53 WIB
PPDB 2019
Sisa
Mendikbud, Muhadjir Effendy (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengklaim, sistem zonasi dapat memperkecil celah terjadinya praktik jual beli "bangku kosong" saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi praktik tidak terpuji tersebut. 

"Kita perbaiki dari tahun ke tahun. Tahun ini (celah jual beli bangku kosong) kita perketat," kata kata Muhadjir usai acara 'Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019' di Gedung A Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Menurutnya, dengan diterapkannnya sistem zonasi dapat memperkecil peluang melakukan jual beli bangku kosong di PPDB.  Meski ia tidak menutup kemungkinan, upaya-upaya tercela tersebut masih akan terjadi di PPDB 2019.  

"Masih ada, tapi bisa kita minimalisasi. Dengan sistem zonasi, yang kita utamakan adalah mereka yang tinggal di radius terdekat dengan sekolah, sehingga tidak bisa orang luar masuk," tegas Muhadjir. 

Baca: Syarat SKTM Diganti KIP, KKS, atau Kartu PKH

Pelajar yang berasal dari luar daerah sulit untuk masuk ke sekolah apabila tak tercantum di Kartu Keluarga. Namun, ada kuota 20 persen yang memang dikhususkan untuk keluarga miskin.

Ada ketentuan, siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak perlu lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).  Namun cukup dengan menggunakan data penerima program untuk keluarga kurang mampu, baik Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).  Memang hanya mereka yang memiliki PKH dan KJP dan sejenisnya saja yang dianggap miskin. Yang lain tidak miskin," ujar Muhadjir.

Kemendikbud juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi seluruh proses PPDB itu.  "Kita akan bekerja sama dengan KPK dan cyber pungli untuk mengawasi proses itu," tutup mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.


(CEU)