AJI Kecam Penyitaan Buku oleh Aparat Keamanan

Faisal Abdalla    •    Rabu, 16 Jan 2019 03:52 WIB
penyitaan
AJI Kecam Penyitaan Buku oleh Aparat Keamanan
Ilustrasi. ANT/Oky Lukmansyah.

Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam tindakan aparat TNI-Polri dan Kejaksaan yang menyita buku-buku di sejumlah daerah. Aparat keamanan menuding buku-buku tersebut mengajarkan ideologi komunisme. 

"Operasi penyitaan buku-buku tanpa putusan hukum merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi. Padahal, kedua hal tersebut dijamin dalam Pasal 28 E dan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945," kata Ketua Umum AJI Abdul Manan di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. 

Abdul menegaskan operasi penyitaan buku tanpa proses pengadilan ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan. Operasi ini juga dianggap mengancam demokrasi di Indonesia. 

Aparat, lanjut Abdul, seharusnya memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas informasi, bukan malah menjadi perampas kedua hak masyarakat tersebut.

"Bagi pemilik toko buku, razia dan penyitaan buku yang dilakukan aparat gabungan tersebut telah membuat trauma. Hal tersebut dilontarkan oleh istri pemilik toko buku di Padang. Bahkan ia menyebut akan menutup toko dan melelang seluruh buku-buku yang ada di tokonya," imbuhnya. 

AJI meminta aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan menghentikan proses penyitaan buku-buku di berbagai daerah dan segera mengembalikan buku-buku yang disita ke pemilik buku. Selain itu, AJI juga mendesak Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung untuk mengevaluasi personelnya yang merazia dan menyita buku tanpa proses pengadilan dan kajian terlebih dahulu.

Penyitaan buku-buku oleh aparat keamanan  terjadi di sejumlah daerah yaitu Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur dalam sebulan terakhir. Di Padang, aparat menyita enam eksemplar dari tiga buku di sebuah toko pada Selasa, 8 Januari 2019 lalu. 

Sedangkan di Kediri, aparat menyita lebih dari 100 buku dari 2 toko. Aparat menuding buku-buku itu mengajarkan komunis. Selain di Padang dan Kediri, aparat juga menyita buku-buku di Gramedia Tarakan, Kalimantan Utara di hari yang sama dengan kejadian di Padang. 

Dasar hukum yang dijadikan aparat gabungan untuk melakukan razia dan penyitaan buku-buku itu adalah TAP MPRS nomor XXV tahun 1966  yang melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. 



(DRI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA