Panja Pengawasan Karhutla Temukan Kejanggalan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau

Anggitondi Martaon    •    Selasa, 20 Sep 2016 19:07 WIB
berita dpr
Panja Pengawasan Karhutla Temukan Kejanggalan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau
Petugas Manggala Agni dibantu petugas Kepolisian berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, 13 September 2016 (Foto:Antara/Ronny Muharrman)

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan beberapa pihak untuk mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Ada beberapa temuan ganjal yang didapat Panja berdasarkan paparan beberapa pihak yang hadir.

Pihak yang diundang oleh Panja yaitu Panitia Khusu (Pansus) DPRD Riau, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) serta ICEL.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, ‎beberapa temuan yang disampaikan oleh audiensi yaitu terkait masalah hukum. Di antaranya mengenai Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) 15 perusahaan yang sempat dijadikan tersangka kasus Karhutla di Riau.

"Kemudian juga ada ketidakkonsistenan disitu, kemudian ada juga ada masalah penegakan hukum yang diminta oleh teman-teman untuk ditinjau lebih lanjut, termasuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Benny di ruang rapat Komisi III Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Politikus Demokrat itu juga mengungkapkan, temuan lain yang tidak kalah penting yang disampaikan Walhi yaitu mengenai perusahaan yang selalu menjadi langganan tersangka Karhutla dari tahun 2013-2015.

‎"Ada sejumlah perusahaan yang sama dan ini big company melakukan kejahatan yang sama tetapi juga selalu lolos," ungkap dia.

Sedangkan pihak DPRD Riau, mengungkapkan kerugian negara akibat praktek culas yang dilakukan oleh pelaku. Tidak hanya mengakibatkan bencana, negara juga mengalami kerugian sektor ekonomi.

‎"Coba bayangkan, sekian juta hektar lahan itu yang tidak ada izinnya ditanam sawit, lalu sawit dijual juga tidak ada pajaknya. Coba itu dihitung berapa kerugian negara," sebut dia.

‎Selain itu, masukan penting bagi Panja mengenai revisi aturan pembakaran lahan yang ada saat ini. Sebab, aturan tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk membakar lahan.

"Ya, itu juga ada disampaikan itu nanti akan menjadi rekomendasi kita setelah selesai lakukan penjajakan," ujarnya.


(ROS)

Usai Tes Psikologi, Cagub dan Cawagub DKI Ikuti Tes di BNN
Pilkada Serentak 2017

Usai Tes Psikologi, Cagub dan Cawagub DKI Ikuti Tes di BNN

27 minutes Ago

Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta yang berkompetisi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 hari ini akan…

BERITA LAINNYA
Video /