BNP2TKI Bakal Kirim Lagi TKI ke Timur Tengah

K. Yudha Wirakusuma    •    Sabtu, 16 Sep 2017 09:06 WIB
tkibnp2tki
BNP2TKI Bakal Kirim Lagi TKI ke Timur Tengah
Ilustrasi. Foto: Antara/M. Rusman

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mewacanakan mengirimkan kembali TKI ke beberapa negara ke Timur Tengah. Ini dilakukan jika moratorium pengiriman TKI dicabut.

"Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah sejak 2012. Nusron menjelaskan, kenapa perlu tata kelola baru? Karena berdasarkan data imigrasi, selama masa moratorium ternyata banyak TKI yang ilegal dan berangkat dengan berbagai cara.

"Melihat masalah-masalah yang banyak, bisa disimpulkan bahwa moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah lebih banyak mudhorotnya (ruginya) dibanding manfaatnya," kata Nusron.

Berdasarkan data imigrasi, pada saat moratorium masih ada sekitar 2.600 orang TKI per bulan yang bertolak ke Timur Tengah. Jika dirata-ratakan, dalam setahun ada sekitar 30.000 orang tak tercatat oleh negara, baik BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri.

Banyaknya TKI ilegal, kata Nusron, membuat tak ada quality control terhadap SDM. Ini terjadi karena tak ada pengawasan, pelatihan keterampilan, sikap, dan pelatihan lain. "Ini akan menjadi masalah ketika mereka bekerja di luar negeri" jelas Nusron.

Persentase TKI ilegal yang bermasalah memang tak banyak. Dari 2.600 TKI ilegal per bulan, yang bermasalah atau berkasus tak sampai 1.000 orang atau tak sampai satu persen.

"Tapi ingat, satu saja nyawa manusia kan jadi geger. Beda kalau barang. Komputer misalnya. Kalau komputer dikirim 1.000 kemudian ada 1 persen rusak dianggap tidak apa-apa dan itu dimaklumi. Tapi kalau nyawa manusia? Kan enggak bisa disamakan sama barang," imbuh Nusron.

Nusron Wahid. Foto: Antara/Reno Esnir

Moratorium dijalankan dua tahap. Pertama, moratorium terbatas ke Arab Saudi pada 2012-2015. Kemudian moratorium meluas ke 19 negara Timur Tengah pada 2015-2017.

Nusron menambahkan, bicara masalah TKI ternyata tidak lepas dari kenyataan bahwa dunia tenaga kerja menggunakan pendekatan penawaran dan permintaan (supply and demand). Suplai itu bisa dilihat dari fakta banyaknya pengangguran di desa. Datanya dilihat dari angkatan kerja Indonesia berdasarkan statistik BPS.

"Setiap tahun ada gap antara serapan tenaga kerja sebesar 1,2-1,3 juta angkatan kerja. Angkatan kerja sebanyak 2,8 juta dan yang terserap 1,5 juta, sedangkan sisanya pengangguran," ujarnya.

Baca: Presiden Singgung Masalah TKI di Singapura

Banyaknya pengangguran berpotensi termobilisasi ke luar negeri. "Itulah sebabnya penempatan TKI ke Timur Tengah mau dibenahi," kata dia.

Terkait permintaan (demand), kata dia, Arab Saudi dan negara Timur Tengah membutuhkan TKI. Mereka tak mau pekerjaa dari Filipina dan negara lainnya. TKI disebut ramah dan memiliki kultur agama yang sama.

Tinggal di asrama

Solusinya, kata Nusron, perlu ada format dan model baru penempatan TKI ke Timur Tengah. Sebelum moratorium, pengguna jasa TKI adalah majikan. TKI bekerja di satu rumah tangga dan tinggal di situ bersama majikan.

Di model baru, pengguna jasa TKI tetap rumah tangga, tapi satu pekerja tak dimiliki atau bekerja pada satu rumah tangga. Bisa pindah-pindah.

"Jadi, dalam satu hari misalnya, TKI bekerja di satu majikan dalam waktu 4 sampai 5 jam. Kemudian pindah ke rumah lain. Sehingga, dijamin mereka bekerja hanya 8 jam. Lebih dari itu adalah lembur," jelas Nusron.

Baca: TKI Bermasalah di Yordania Raih Bantuan Ekonomi

Satu TKI nantinya bisa melayani lima rumah tangga. Mereka punya pilihan untuk tak tinggal di rumah majikan. Sebab, yang rentan dengan masalah itu biasanya karena tinggal di rumah majikan.

"Tapi, kalau ada TKI yang dengna kesadaran sendiri mau tingal di rumah majikan, ya silahkan. Asalkan ada perjanjian. Yang kami tawarkan sebagai solusi nantinya TKI tinggalnya di asrama atau di mess," kata Nusron.

Kejelasan kontrak kerja

Masalah penempatan juga terkait kontrak kerja. Sebelum moratorium, kontrak kerja antara TKI dengan majikan langsung. Ini mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol. Karena, jika ada 500.000 TKI, maka akan ada 500.000 kontrak dengan pihak yang berbeda.

"Solusinya yang kita siapkan, kita bedakan antara pengguna dan pemegang kafil atau penanggung jawabnya. Kontrak kerja nantinya dengan sarikat atau dengan agensi."

Jika ada masalah, tak berhubungan dengan majikan. Hubungannya langsung dengan agen. "Saat ini ada sekitar 20 sarikat atau agen. Kita juga punya grade kualifikasinya," imbuh Nusron.

Dikatakan Nusron, pola dan sistem baru sebagai solusi pencabutan moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah ini akan segera diuji coba di empat kota di Arab Saudi, yakni Jeddah, Makkah, Madinah, dan Riyad. Uji coba ini akan dilakukan secepatnya paling lambat akhir 2017.

"Intinya, TKI di Timur Tengah statusnya sama dengan house keeping ataupun pekerja di hotel dan restoran. Semiprofessional, bukan lagi PRT," tegas Nusron.




(UWA)