Pemerintah Diminta Pikir Matang Peralihan Sistem Frekuensi

Jakarta: Rancangan undang-undang penyiaran masih memperdebatkan sistem frekuensi antara single mux dan multi mux. Pemerintah diminta berpikir matang soal sistem frekuensi penyiaran. 

"Jadi kalau kalau kita single mux atau multi mux harus dilihat apakah landscape penyiaran yang sudah disusun sekian lama berubah atau enggak," kata CEO Medcom.id Muhammad Mirdal dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran : Single Mux, Multi Mux atau Hybrid' di Fraksi Partai NasDem, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.

Mirdal menuturkan, dengan penerapan multi mux harus dilihat kesiapan infrastruktur penyiaran yang dimiliki pemerintah. Begitupun dengan penerapan single mux, apakah akan mengubah seluruh infrastruktur landscape penyiaran di Indonesia.

(Baca juga: Sistem Hybrid Multiplexing Dinilai Solusi RUU Penyiaran)

"Panjang menyusun itu termasuk lingkungannya. Nah ini harus dikaji baik-baik supaya industri penyiaran ke depan di Indonesia tidak ke arah destruktif seperti di negara lain," kata Mirdal.

Apalagi saat ini siaran televisi tak berbayar atau free to air di Indonesia sudah cukup banyak. Bukan cuma televisi swasta nasional tetapi juga televisi lokal dan daerah. 

"Ini harus ada afirmative action ke arah itu," ucapnya.

Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan Single Mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.




(REN)