Jakarta: Rancangan undang-undang penyiaran masih memperdebatkan sistem frekuensi antara single mux dan multi mux. Pemerintah diminta berpikir matang soal sistem frekuensi penyiaran.
"Jadi kalau kalau kita single mux atau multi mux harus dilihat apakah landscape penyiaran yang sudah disusun sekian lama berubah atau enggak," kata CEO Medcom.id Muhammad Mirdal dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran : Single Mux, Multi Mux atau Hybrid' di Fraksi Partai NasDem, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.
Mirdal menuturkan, dengan penerapan multi mux harus dilihat kesiapan infrastruktur penyiaran yang dimiliki pemerintah. Begitupun dengan penerapan single mux, apakah akan mengubah seluruh infrastruktur landscape penyiaran di Indonesia.
(Baca juga: Sistem Hybrid Multiplexing Dinilai Solusi RUU Penyiaran)
"Panjang menyusun itu termasuk lingkungannya. Nah ini harus dikaji baik-baik supaya industri penyiaran ke depan di Indonesia tidak ke arah destruktif seperti di negara lain," kata Mirdal.
Apalagi saat ini siaran televisi tak berbayar atau free to air di Indonesia sudah cukup banyak. Bukan cuma televisi swasta nasional tetapi juga televisi lokal dan daerah.
"Ini harus ada afirmative action ke arah itu," ucapnya.
Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan Single Mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.
(REN)
Pengaturan bisnis dengan mengganti sistem penyiaran tak akan mempengaruhi kualitas konten yang disajikan televisi swasta.
Dalam sistem hybrid LPS juga menjadi subjek. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait aturan penyiaran di Indonesia.
Penerapan sistem single mux dikhawatirkan mengabaikan sarana insfratruktur milik lembaga penyiaran swasta.
Perdebatan antara penggunaan sistem single mux dan multi mux sudah hampir selesai.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang ditandatangani pada 19 April 2018, di Jakarta.
Usulan pembebasan diminta sejak 2018 lalu.
Dengan begitu proses perekaman KTP-el bisa cepat selesai.
Ada lima provinsi yang menjadi target perekaman.
Ancaman hukuman pelaku di bawah lima tahun.
Media Indonesia menjaga ekonomi, keberagaman, kesehatan, lingkungan, hingga pendidikan.
Tersangka mengaku mem-posting hoaks tersebut untuk mencari tahu kebenaran dokumen tersebut.
Acara ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan.
Perjumpaan ini dianggap Ibu Dedeh sebagai doa yang terkabulkan.
Pemerintah menjunjung tinggi prinsip perlindungan HAM.
Irvanto dinilai tak layak dihukum berat.
