Pemerintah tak akan Ambil Tindakan karena Tekanan

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 19:20 WIB
unjuk rasa
Pemerintah tak akan Ambil Tindakan karena Tekanan
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat penutupan PON. Antara/Wahyu Putro A.

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan Pemerintah akan menerima masukan  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Namun, Pemerintah tak akan ikut campur terkait kasus dugaan penista agama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

GNPF MUI akan menggelar aksi pada Jumat, 4 Desember, menuntut penahanan terhadap Ahok yang sudah berstatus tersangka. Namun, Pemerintah menekankan akan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.

"Pemerintah tidak akan ditekan dengan demo, lalu langsung mengambil tindakan yang lain, tidak. Pasti pemerintah menunggu proses hukum," kata kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Kendati begitu, Kalla menjelaskan, Pemerintah tak bisa melarang orang turun ke jalan untuk mengemukakan pendapat. Dia hanya meminta pedemo tertib. "Kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan damai, berdialog," 

(Baca: Aksi Bela Islam 2 Desember Bakal Digelar di Monas

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi yang sebelumnya direncanakan digelar di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin bergeser ke Monumen Nasional. Kesepakatan ini diperoleh setelah adanya pertemuan antara GNPF MUI dan Polri.

Aksi akan digelar dari pukul 08.00 hingga pukul 13.00 WIB. Aksi akan dipenuhi tausyiah, salat Jumat berjemaah, dan doa bersama.

Tito menegaskan, tak ada pihak yang akan dirugikan dengan menggelar aksi di Monas. Masyarakat tak akan rugi karena aksi damai tak mengganggu aktivitas lalu lintas.

"Kami berterima kasih. Ini tidak melanggar hukum. Saya yakin dengan kehadiran saudara-saudara kita pasti didengar banyak pihak dan dilihat banyak pihak," jelas Tito di PB MUI, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.




(OGI)