BKD Diminta Buat Kajian Dengan Data Kuat

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 21 Apr 2017 13:55 WIB
berita dpr
BKD Diminta Buat Kajian Dengan Data Kuat
Ketua DPR Setya Novanto (tengah). Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku tidak pernah puas dengan kinerja Badan Keahlian Dewan (BKD). Sebab, selalu teoritis sehingga akhirnya tidak dipakai. 

“Kalau saya sampaikan teori, orang yang mendengar pidato atau paparan langsung tidur. Berarti BKD harus kerja sama dengan komisi-komisi dan melihat kenyataan dan data-data yang ada. BKD harus tanggap dengan dinamika dan peristiwa dan dengan cepat dibuat kajian,” kata Novanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 April 2017.
 
Novanto menyampaikan, banyak kajian ilmiah yang dibuat tetapi tidak melihat kenyataan dan perkembangan yang terjadi. Menurutnya, kajian yang dibuat harus dibarengi dengan data-data dari departemen atau instansi yang ada.
 
Dia menontohkan berkaitan dengan Pusat Kajian Anggaran yang disusun oleh pemerintah. Pihak eksekutif selalu menyajikan kajian berdasarkan data-data yang lengkap, mulai masalah pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, inflasi, pengangguran sampai kajian visi negara kesejahteraan dari 2025 hingha 2045.
 
“Saya kagum, DPR yang mengeluarkan UU, menyusun anggaran dan melakukan pengawassan, malah  Presiden memiliki data yang luar biasa. Saya tekankan BKD buat kajian masalah UU bagaimana evaluasinya, kenapa sering digugat dan kalah di MA,” ungkaqp dia.

Oleh karena itu, dia sangat berharap agar BKD dapat berbenah. Dia akan mendukung segala upaya agar kajian yang dihasilkan bisa memperbaiki kinerja. 
 
“Pimpinan DPR mendukung agar BKD makin diperkuat baik sarana dan prasarana serta anggaran yang diperlukan. Saya sudah panggil Sekjen dan meminta dibantu betul, sebab BKD merupakan embrio, coba para Kapus buat gebrakan,” tandas dia.
 
Kepala BKD Johnson Rajagukguk menjelaskan, dalam waktu dekat BKD akan membentuk kelompok pakar yang nanti bisa memberikan dukungan sekaligus membimbing pegawai yang muda-muda. Pihaknya sudah hubungi Prof. Bomer Pasaribu dan bersedia untuk berbagi ilmu kepada para tenaga ahli DPR. 

Kerja sama juga dilakukan beberapa universitas di Indonesia. Dan hari ini melakukan kerja sama dengan Kedubes Belanda dan akan mengirim 14 tenaga ke negara kincir angin tersebut untuk belajar tentang teknik perundang-undangan dan bagaimana menyusun norma UU. 



(ROS)