Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Merosot

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 14 Sep 2017 16:05 WIB
demokrasiindeks demokrasi
Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Merosot
Penjelasan BPS soal indeks demokrasi Indonesia - MTVN/M Sholahadhin Azhar,

Metrotvnews.com, Jakarta: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 70,09 dari skala 0 hingga 100. Angka tersebut menunjukkan penurunan dari indeks di 2015.

"Mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,82. Capaian kinerja demokrasi Indonesia itu masih berada pada kategori sedang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suharyanto di kantornya, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Suharyanto menuturkan, perubahan angka IDI dipengaruhi tiga aspek kunci Demokrasi. Yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

Kebebasan sipil misalnya, di 2015 mendapat poin 80,30 namun terpangkas menjadi 76,45 pada 2016, kemudian hak-hak politik pada 2015 70,63 menjadi 70,11 pada 2016, lalu lembaga demokrasi yang mendapat porsi 66,87 poin pada 2015 terpangkas jadi 62,05 pada 2016. 

Meski begitu, Indeks demokrasi di Tanah Air tak bisa dilihat hanya di penurunan saja. Sebab, sejatinya sejak digagas pada 2009 hingga saat ini, capaiannya sangat fluktuatif. Suharyanto menyebut kondisi itu diakibatkan dinamika demokrasi di Indonesia.

"IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi," kata dia.

Indeks itu disusun dengan mencermati kejadian menyangkut demokrasi di Indonesia. Jadi, segala peristiwa terkait hal itu yang terekam oleh media, disisir untuk dianalisa. Sehingga, hasil akhirnya merupakan refleksi dari realitas yang sudah terjadi.


Peran Parpol dan Pemda Menurun

Lebih lanjut, Suharyanto memaparkan ada beberapa variabel yang menjadi obyek penelitian, dan menunjukkan penurunan atau peningkatan. Yang menjadi sorotan yakni dua variabel dengan penurunan drastis, salah satunya terkait partai politik.

"Variabel peran partai politik menurun paling tajam yaitu sebesar 6,80 poin. Dari 59,09 pada 2015 menjadi 59,29 di 2016. Penurunan kedua terjadi pada variabel peran birokrasi pemerintah daerah yang turun 5,60 poin, dari 53,11 di 2015 menjadi 47,51 pada 2016.

Di sisi lainnya, variabel terkait kebebasan berpendapat meningkat drastis 9,96 poin. Di 2015, variabel itu hanya mendapat bagian 62,21 poin dan menjadi 72,17 poin di 2016. 
Peran Parpol juga menurun, tapi mesin politik di daerah mengalami kenaikan. Suharyanto menyebut peran DPRD meningkat 3,86 poin dari 42,90 di 2015 menjadi 46,90 di 2016.

"Meski demikian, peningkatan nilai indeks tak mengubah posisi peran DPRD yang masih berada di kategori 'buruk'," sebut dia. 

Secara garis besar, IDI nasional memang mengalami penurunan. Penyebabnya karena penurunan semua aspek penyusunnya. Namun demikian, IDI masih tetap pada kualitas yang sama, yaitu pada kategori sedang.

Untuk itu, pemerintah dan semua elemen terkait harus menyikapi hasil indeks ini secara serius. Karena IDI sebagai barometer mengindikasikan perubahan negatif dari transisi pemerintahan. 

"Penurunan IDI perlu mendapat perhatian serius karena hal itu mengindikasikan bahwa proses transisi demokrasi di tanah air sedikit mengalami langkah mundur," pungkas Suharyanto. 
 


(REN)