Kemenristekdikti Teken MoU dengan Kemendagri

Memeriksa Keabsahan Ijazah Semakin Mudah

Intan Yunelia    •    Kamis, 04 Oct 2018 22:37 WIB
Pendidikan Tinggi
Memeriksa Keabsahan Ijazah Semakin Mudah
Sekjen Kemenristekdikti, Ainun Na'im, Humas Kemenristekdikti/Adnan.

Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menandatangani kerja sama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. 

Kerja sama ini dilakukan, dalam upaya sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas pengelolaan data penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi melalui NIK, data pendudukan, dan KTP-el.  Dengan layanan validasi, penentuan keabsahan ijazah akan semakin mudah, terutama jika pengecekan perguruan tinggi yang akan mewisuda mahasiswanya. 

"Perlu dicek bahwa mahasiswa yang diwisuda betul-betul mahasiswa yang sudah menempuh proses pendidikan. Sehingga memenuhi kualifikasi tertentu dan berhak atas ijazah, berhak diwisuda," ujar Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na'im saat Penandatanganan Perjanjian MoU dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018.

Pelaksanaan kerja sama ini juga berfokus pada integrasi data kependudukan dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).   Di mana di dalamnya terdapat data individu dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

Baca: Pendidikan Jarak Jauh Fokus di Tiga Aspek

Secara umum, kerja sama ini juga bermanfaat membantu pemerintah dalam hal pengelolaan data kependudukan, pembangunan, perencanaan, dan upaya penegakan hukum.  "Perwujudan satu data Indonesia dalam bidang pendidikan tinggi dan iptek juga lebih mudah," ujar Ainun.

Data kependudukan tersebut antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam lingkup tugas Kemenristekdikti.  Kemenristekdikti saat ini sedang mendata 290 dosen, 7 juta lebih data mahasiswa, pegawai di lingkungan kementerian, dan PTN.

"Tujuh juta mahasiswa tersebut tentunya adalah penduduk Indonesia. Kecuali mahasiswa asing yang punya identitas nonpenduduk warga negara contoh Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Kitas)," kata Ainun.


(CEU)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA