Pemerintah Diminta Evaluasi SNP

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 18 May 2018 12:02 WIB
berita dpr
Pemerintah Diminta Evaluasi SNP
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Dok. DPR

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi kembali Standar Nasional Pendidikan (SNP).

“Jika ini benar-benar diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 tahun 2016, maka akan memerlukan biaya yang sangat besar,” kata Ferdi, dikutip dpr.go.id, Jumat, 18 Mei 2018.

Politikus Golkar itu menyebutkan beberapa SNP yang peru dievaluasi yaitu standar proses untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dalam aturan tersebut, jumlah maksimum murid dalam satu kelas yaitu 28 orang. Aturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan infrastruktur yang ada saat ini. Jumlah kelas dan siswa tidak sebanding.

Jika tetap diterapkan, dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas baru lebih kurang Rp18,1 triliun. “Hal Ini menjadi suatu bukti bahwa ketika membuat kebijakan, sebaiknya tidak dihitung berdasarkan kebutuhan anggarannya. Hal yang perlu menjadi perhatian sebelum mengambil keputusan adalah seharusnya melibatkan para pemangku kepentingan termasuk DPR RI,” kata dia.
 
Selain itu, kebijakan lain yang perlu dievaluasi yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS 2018). Ferdi ingin rincian penggunaan dana BOS lebih terukur.

“Mengingat masih banyaknya aturan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, kepala sekolah takut untuk menggunakannya. Hal itu karena petunjuk penggunaan dana tak terinci dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Permendikbud Nomor 69 tahun 2009 tentang Sandar Biaya Operasi Non Personalia hendaknya dijadikan referensi. “Bahkan bila perlu, Kemendikbud membuat kajian ulang dan survei untuk mengetahui sesungguhnya standar biaya yang dibutuhkan,” ucap Ferdi.



(ROS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA