Kriminalisasi Narasumber Ancam Kebebasan Pers

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 04 Dec 2018 19:45 WIB
pers
Kriminalisasi Narasumber Ancam Kebebasan Pers
Koran. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menyayangkan kriminalisasi narasumber berita yang belakangan terjadi. Pasalnya, hal itu bisa menjalar ke kebebasan pers.

"Apabila masyarakat sudah terjangkit itu, maka kebebasan pers akan semakin buram," ujar Ade saat dihubungi, Selasa, 4 Desember 2018.

Menurut dia, pernyataan narasumber yang telah dikemas menjadi berita adalah karya jurnalistik. Jika dipermasalahkan, tempat satu-satunya yang bisa mengakomodasi adalah sengketa jurnalistik via Dewan Pers. Menyeret narasumber ke polisi tak dibenarkan.

"Sehingga dalam hal ini, perusahaan media tidak lepas tangan dan harus melindungi narasumber," beber Ade. 

'Kekebalan' narasumber, kata dia, telah ditetapkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court). Ada perlindungan pers terhadap narasumber untuk menjamin informasi yang akurat dan handal.

Hal ini, sebut Ade, juga pernah diutarakan eks Dewan Pers Profesor Bagir Manan. "Yang menyatakan bahwa perlindungan pers kepada narasumbernya itu absolut," imbuh dia.

Dia menyebut fenomena kriminalisasi terhadap narasumber, seperti juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, berbahaya bagi kebebasan pers. Hal itu bisa dianggap sebagai intervensi terhadap independensi ruang redaksi. 

Kondisi ini bisa membuat narasumber gamang dan takut dalam membeberkan pernyataan kritis terhadap isu sosial-politik. Akibatnya, publik bisa kehilangan akses pada informasi yang mendalam karena narasumber sudah menyensor pernyataannya. 

Baca: Tunangan Jurnalis Saudi yang Hilang Pendukung Ikhwanul Muslimin

"Sehingga publik tak punya lagi referensi informasi yang kuat," ujar Ade.

Ade pun meminta polisi bijak dalam menangani kasus Farid. Farid dilaporkan ke polisi oleh 64 hakim Mahkamah Agung (MA) dengan dugaan kasus pencemaran nama baik.

"Di dalamnya terdapat pihak media ataupun narasumber. Karena media ataupun pers dan narasumber dilindungi oleh UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)," jelas dia.




(OGI)