Pemerintah Harus Segera Kendalikan Penerbangan di Langit Kepri

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 30 Nov 2017 13:11 WIB
penerbangan
Pemerintah Harus Segera Kendalikan Penerbangan di Langit Kepri
Seminar dan peluncuran buku dalam peluncuran buku Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara - Medcomid/M Rodhi Aulia

Jakarta: Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal (Purn) Chappy Hakim menilai kedaulatan negara Indonesia khususnya di wilayah udara Kepulauan Riau (Batam dan Natuna) tidak ada. Sebab, pengaturan lalu lintas penerbangan di wilayah itu masih dikendalikan Singapura.

"Secara logika, pada umumnya negara besar yang berkewajiban membantu negara tetangga yang lebih kecil dan bukan sebaliknya," kata Chappy dalam peluncuran buku Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara di Executive Club Persada, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 30 November 2017.

Chappy mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan instruksi pada 18 September 2015. Dalam instruksinya, Jokowi memerintahkan percepatan pengambilalihan pengelolaan ruang udara, dalam hal ini flight information region (FIR) Natuna, dari tangan Singapura.

"Jelas pada kenyataannya Singapura tengah dan akan mempertahankan mati-matian wewenang atas pengaturan lalu lintas udara di FIR Natuna," ucap dia.

Hal itu, kata dia, tampak saat Wakil Perdana Menteri Singapura yang langsung menemui Presiden Jokowi pada 24 November 2015. Jokowi, kata Chappy, secara tegas mengatakan kepada Wakil PM itu bahwa Indonesia akan segera mengambil alih FIR Natuna.

Sebenarnya, lanjut dia, usaha mengembalikan kedaulatan dan kehormatan Indonesia dapat dilakukan. Terlebih, FIR Natuna adalah kawasan critical border bagi Indonesia di Selat Malaka. Namun, perlu diingat, dibutuhkan kemauan dan keberanian yang luar biasa. 

"Salah satunya dengan pembuatan badan bersama ATC (air traffic control) Indonesia-Singapura yang mengalokasikan pemasukan dari hasil pengelolaan wilayah udara kedaulatan kita yang berada di bawah FIR Natuna untuk menyiapkan peralatan dan peningkatan kualitas SDM ATC Indonesia," ujar dia.

Ketua Air Power Centre of Indonesia (APCI) Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi menambahkan selama ini Indonesia sama sekali tidak memiliki taring di FIR Natuna, termasuk TNI Angkutan Udara.

"Karena pesawat TNI Angkutan Udara yang akan take off di negaranya sendiri, misalnya dari Medan ke Pontianak, selalu dipantau dan diwajibkan melapor. Bahkan dimulai ketika menyalakan mesin pesawat," ujar dia.

Koesnadi menilai hal tersebut hampir mustahil bagi TNI AU untuk melaksanakan misi penerbangan rahasia. Pesawat TNI AU sangat nyata tidak dapat menjalankan tugasnya menjaga wilayah kedaulatan udara dengan bebas.

"Tindakan yang seharusnya dilakukan Indonesia adalah segera menyusun roadmap sesuai dengan Inpres tanggal 8 September 2015, bahwa Singapura harus segera menyerahkan pengelolaan lalu lintas ruang udara di atas Kepulauan Riau (Natuna dan Batam) secara bertahap kepada Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang sah," ujar dia.

Menurut Koesnadi, roadmap ini harus memiliki tiga solusi utama. Yakni, Indonesia harus memiliki Undang-Undang tentang Batas Wilayah Kedaulatan Udara, menempatkan SDM di berbagai kementerian sesuai standar yang diperlukan, dan mengupayakan peningkatan delapan objek penilaian International Civil Aviation Organization (ICAO) mengenai keselamatan penerbangan.

"Yang saat ini nilainya masih kurang," ujar dia.

Sejak 1946, ICAO yang bermarkas di Montreal, Kanada, mendelegasikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau (Batam dan Natuna yang disebut FIR Natuna) kepada Singapura. Pendelegasian itu berdalih demi menjamin keselamatan penerbangan sipil.

Presiden Jokowi pun sudah mengeluarkan instruksi pada 18 September 2015. Jokowi memerintahkan percepatan pengambilalihan pengelolaan ruang udara.

Instruksi ini dinilai sebuah tanda kesadaran pemerintah akan pentingnya ruang udara. Pasalnya, suatu negara dikatakan maju ketika telah menyadari urgensi serta mampu mengelola ruang udara secara mandiri.

Koesnadi menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan pengambilalihan seluruh ruang udara nasional yang pelayanan navigasinya masih didelegasikan kepada negara lain, paling lambat pada 2024.

"Terlebih rute Jakarta-Singapura telah menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Belum lagi jika ditambah dengan penerbangan lain yang melewati ruang udara tersebut. Dapat dibayangkan betapa banyak pundi-pundi uang yang berputar di langit Kepulauan Riau yang dipungut berdasarkan ketentuan ICAO, yakni route air navigation services (RANS) Charges. Saat ini kita hanya menerima sepotong kue kecil," kata dia.




(REN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA