Indonesia-Ukraina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 19 May 2017 10:45 WIB
berita dpr
Indonesia-Ukraina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Pertahanan Ukraina, Ivan Rusnak (Foto:Dok.DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Pertahanan Ukraina, Ivan Rusnak, di sela kegiatannya menghadiri Global Open Parliament Conference di Ukraina.

Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas upaya penguatan kerja sama kedua negara. Salah satunya, bidang pertahanan.

Dari sisi parlemen, Fadli mengatakan bahwa dirinya akan mendorong agar Agreement on Defense Cooperation antara Indonesia-Ukraina dapat segera terealisasi. "Kesepakatan itu sudah ditandatangani pada 2016," kata Fadli, dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Mei 2017.

Politikus Gerindra itu menyampaikan, Indonesia dan Ukraina sudah melakukan beberapa kerja sama di bidang pertahanan. Di antaranya, perawatan engine pesawat Sukhoi, pembelian kendaraan amphibi BMP 3F marinir, dan 5 unit BTR-4M.

"Saat ini, juga pihak pemerintah melalui instansi terkait sedang menjajaki pembelian pesawat Antonov An-70," ucapnya.

Ivan Rusnak menyambut baik hubungan kedua negara yang makin meningkat, termasuk kerja sama teknis di bidang militer. Ia juga mendukung peningkatan kerja sama industri pertahanan dengan Indonesia.

Menurutnya, teknologi alat-alat pertahanan yang dimiliki Ukraina dapat mendukung kebutuhan alutsista  Indonesia. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas perkembangan isu keamanan di Ukraina. Saat ini, setidaknya ada tiga wilayah yang dinilai mengganggu kedaulatan teritori Ukraina, yaitu Crimea, Luhansk, dan Donetsk

Fadli pum menyatakan simpati terhadap situasi yang terjadi di Ukraina. Fadli berharap, sengketa dapat diselesaikan melalui upaya damai dan diplomasi, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

"Tindakan militer justru akan membuat ancaman bagi human security dan tentunya mempersulit proses perdamaian yang ingin dicapai," kata Fadli.


(ROS)