Usai Debat, Jokowi Naik Kereta Api ke Garut

Antara    •    Jumat, 18 Jan 2019 17:01 WIB
presiden jokowi
Usai Debat, Jokowi Naik Kereta Api ke Garut
Ilustrasi--Presiden Joko Widodo saat naik kereta bandara--Medcom.id/Annisa Ayu Artanti.

Jakarta: Kurang lebih dua jam, Komisi Pemberantasan Umum (KPU) menggelar debat perdana perdana calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Debat dimulai pukul 20.00 Wib.

Usai menjalani debat, pagi harinya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana beserta rombongan, Jum'at, 18 Januari 2019 bertolak ke Jawa Barat. Sejumlah agenda kunjungan kerja telah menanti Jokowi.

Jokowi beserta rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia, dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Kereta Api dari ke Stasiun Kereta Api Bandung menuju ke Cibatu, Kabupaten Garut. Sesampainya di Cibatu, Jokowi bersama rombongan terlebih dahulu Salat Jumat di Masjid Besar Cibatu.

Setelah itu, Jokowi yang didampingi Ibu Iriana, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menuju ke Alun-Alun Cibatu untuk bertemu dengan ibu-ibu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi melihat dengan saksama produk-produk kreatif yang dipamerkan ibu-ibu penerima program Mekaar. Seusai mengunjungi ibu-ibu penerima program Mekaar, Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah wakaf.

Baca: Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf ke 257 Pesantren

Sebanyak 157 sertifikat dibagikan untuk pesantren, masjid, musala, dan lembaga pendidikan untuk wilayah Ciamis-Banjar-Garut-Tasikmalaya, Jawa Barat. Sertifikat dibagikan guna menghindari sengketa lahan pesantren dan rumah ibadah.

"Di semua provinsi sama, sengketa-sengketa itu ada. Bahkan ada masjid di sebuah provinsi, masjid yang paling besar, juga sama. Dituntut ahli warisnya padahal masjidnya besar sekali sudah berdiri," kata Jokowi di Masjid Agung Cibatu, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019.

Menurutnya, semua tanah wakaf semestinya sudah memiliki sertifikat hak hukum atas tanah demi menghindari sengketa dan memberikan kejelasan. Misalnya, tanah yang semula didirikan masjid memiliki harga yang murah tapi ketika  harga yang tersebut naik maka timbullah masalah dan sengketa dengan ahli waris.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA