KPK dapat Petunjuk PPATK Terkait Pencucian Uang Rita

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 24 Jan 2018 13:11 WIB
gratifikasi bupati kutai rita widyasari
KPK dapat Petunjuk PPATK Terkait Pencucian Uang Rita
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melacak sejumlah aset Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RIW) yang diduga berasal dari hasil suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lembaga Antikorupsi bahkan telah mendapat petunjuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terkait semua transaksi Rita.

"Dalam sejumlah penanganan perkara kita dibantu oleh PPATK. Tetapi secara spesifik untuk kasus yang mana, transaksi yang mana, karena data itu data intelijen keuangan tentu tidak tepat untuk dikonfirmasi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.

Febri menjawab diplomatis saat disinggung apakah seluruh objek yang masuk kategori TPPU bakal disita KPK. Dia mengatakan, hal itu akan ditentukan setelah lembaga Antikorupsi memberikan penilaian terhadap aset tersebut.

"Masih terus dalam proses penelusuran. Masih dalam proses penilaian," ujar Febri.

Meski begitu, menurut Febri, saat ini penyidik fokus memetakan kekayaan Rita dalam mengugkap pencucian uang tersebut. "Prinsipnya melakukan pemetaan terhadap kekayaan dan aset," ucap dia.

Dalam upaya penelusutan aset-aset itu penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dianggap mengetahui atau ikut terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya, dokter kecantikan Sonia Wibisono.

KPK menduga, salah satu objek pencucian uang Rita untuk membiayai perawatan kecantikannya. "Salah satunya adalah terkait kepentingan medis tersebut," ungkap Febri.

(Baca juga: Bupati Kukar Anggap Koleksi Tas Mewah Wajar)

Selain itu, hari ini penyidik juga diketahui telah mengagendakan pemeriksaan terhadap sembilan saksi yang merupakan petinggi perusahaan swasta. Sembilan saksi itu yakni, General Manager PT Hutama Karya Bambang Mustaqim, Salim selaku pengurus PT Gunakarya Nusantara, Wondo selaku pengurus PT Taman Sari Abadi dan Agus selaku pengurus PT Aset Prima Tama.

Kemudian, Budi selaku pengurus PT Budi Indah Mulia Mandiri, Ipung selaku pengurus PT Yasa Patria Perkasa, Bambang selaku pengurus PT Wijaya Karya cabang Samarinda, Budi selaku pengurus PT Budi Bakti Prima, Yakob dan pengurus PT Karyatama Nagasari.

"Untuk menelusuri sejumlah aset, transaksi dan dugaan penerimaan, sejumlah saksi diperiksa," kata Febri.‎‎

KPK menetapkan Rita dalam tiga perkara rasuah. Pertama, Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Keduanya diduga telah menerima Rp436 miliar yang merupakan fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama menjabat sebagai Bupati Kukar.

Kedua, Rita dan Khairudin juga ditetapkan sebagai tersangka suap bersama dengan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun. Rita diduga menerima suap sebesar Rp6 miliar dari Abun terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

(Baca juga: KPK Endus Pencucian Uang Rita untuk Biaya Kecantikan)

Kemudian ketiga, Rita dan Khairudin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rita bersama Khairudin diduga menerima uang sekitar Rp6,97 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar.

Selain penetapan tersangka, KPK juga menyita sejumlah aset milik Rita. Aset yang disita terdiri dari mobil Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser hingga dua unit apartemen di Balikpapan, Kalimantan Timur.


 


(REN)