Pemerintah Gandeng Aktivis Lingkungan Tangani Sampah Laut

Damar Iradat    •    Kamis, 24 Jan 2019 19:17 WIB
sampahpencemaran lingkungan
Pemerintah Gandeng Aktivis Lingkungan Tangani Sampah Laut
Petugas kebersihan mengangkut dan membersihkan sampah di kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akan menggandeng sejumlah aktivis lingkungan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di lautan. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan gerakan tersebut.

"Jadi, LSM-LSM kita kolaborator, aktivis, komunitas sudah banyak yang lama kerja. Tetapi saya tahu seperti yang di Sungai Citarum, Ciliwung itu aktivisnya banyak," ungkap Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Siti juga menyebut jika gerakan yang dilakukan Pemda Surabaya lewat menukarkan lima botol air kemasan plastik untuk naik bus gratis juga bisa menjadi percontohan. Bahkan, menurutnya, beberapa kota di dunia tertarik menerapkan hal itu.

Kata Siti, pemerintah melihat masyarakat sudah mulai concern terhadap isu pencemaran sampah di laut. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mendampingi dan memfasilitasi gerakan-gerakan tersebut.

Ia menyebut, adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut akan memudahkan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Dalam perpres tersebut juga tercantum soal strategi-strategi yang harus diambil dalam menangani masalah sampah laut.

Salah satunya yakni peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan dan kemudian bagaimana mengelola sampah dari sumbernya di darat. Serta soal penanggulangan sampah di pesisir dan lautan. 

"Itu kalau sementara ini kita nahan dari darat pakai sistem jaring, kemudian tentu saja yang di darat dikelola, dipilah, dan sebagainya. Kalau sekarang ini yang terkelola itu tidak sampai 70 persen," ujarnya. 

Sebelumnya, pemerintah menargetkan sampah laut berkurang hingga 70 persen pada 2025. Hal ini sesuai dengan Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Caranya, dengan melakukan penanganan dan pengurangan sampah darat melalui rencana kerja strategis di 16 kementerian dan lembaga.


(HUS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA