Kekerasan di Rakhine Bukan Konflik Antaragama

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 14 Sep 2017 19:55 WIB
konflik myanmarrohingya
Kekerasan di Rakhine Bukan Konflik Antaragama
Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. (Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar).

Metrotvnews.com, Jakarta: Etnis Rohingya yang hidup lama di Rakhine State, Myanmar diusir dan tak diberi status kewarganegaraan. Kekerasan yang terjadi bukan karena konflik agama.

"Ini bukan konflik agama melainkan kekerasan negara terhadap etnis minoritas muslim," kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Ini karena kekerasan di Rakhine tak hanya menimpa etnis Rohingya. Etnis minoritas lainnya seperti Kachin, Shan, Saring juga ikut jadi korban.

"Maka itu cara pandang kita harus adil dalam melihat masalah di sana," imbuh Usman.

(Baca juga: Indonesia Tumpuan Dunia Selesaikan Konflik di Rakhine)

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi diminta bersikap tegas untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di negaranya. Sikap tegas Suu Kyi diyakini mampu meredam tindakan brutal militer.

"Harus ada langkah konkret dari Pemerintah Myanmar untuk etnis Rohingya," kata Usman.

Suu Kyi juga diminta untuk memulihkan status warga Rohingya menjadi warga Myanmar. Masalah status kewarganegaraan menjadi persoalan utama tindakan kekerasan militer terjadi di Rakhine.

Perwakilan Burma Human Rights Network (BHRN), Kyaw Win yang mendokumentasikan fakta di lapangan terkait krisis di Rakhine, mengungkapkan bahwa pendekatan rezim Myanmar berbahaya bagi etnis minoritas termasuk warga muslim di negara tersebut.

(Baca juga: Sekjen PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan untuk Rohingya)

Pemerintah Myanmar, kata dia, telah melakukan pelanggaran HAM berat dan terjadi secara sistematis. Pelanggaran hampir terjadi di setiap lini hak masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga hak agama.

"Dari wawancara dengan ratusan pihak, kami mendapatkan banyak cerita perempuan Rohingya diperkosa, anak-anak dibunuh, orang dibakar hidup-hidup," ujarnya.

Menurut temuannya, persekusi terhadap muslim di Myanmar telah meningkat. Bahkan sejak 2012 meningkat dalam level yang cukup tinggi.

Ia menuntut Pemerintah Myanmar melaksanakan rekomendasi tim PBB. Tekanan dan undang-undang yang diskriminatif terhadap etnis Rohingya harus dihapuskan.




(HUS)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA