Didesak Mundur, Mendagri Serahkan ke Presiden

Intan fauzi    •    Minggu, 17 Sep 2017 18:41 WIB
ott kpk
Didesak Mundur, Mendagri Serahkan ke Presiden
Mendagri Tjahjo Kumolo - MTVN/Intan Fauzi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta mundur lantaran tren kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) semakin naik. Tjahjo menyerahkan seluruhnya pada Presiden Joko Widodo. 

"Saya serahkan pada bapak presiden karena yang berhak mencopot saya adalah bapak presiden, kalau OTT yang semarak ini pergerakannya diarahkan ke saya bahwa saya gagal untuk mencegah semakin banyaknya permasalahan hukum yang ada," kata Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu 17 September 2017.

Tjahjo menegaskan, selama ini Kemendagri selalu melakukan pengawasan. Dia mengklaim pengawasan yang dilakukan ketat. 

Namun, bila publik merasa punya pendapat lain, Tjahjo tak bisa mengintervensi. "Saya enggak perlu meyakinkan, terserah masyarakat kan punya pendapat," ujar Tjahjo.  

Politikus PDIP itu yakin publik pasti dapat menilai. Apalagi selama ini, Tjahjo merasa tidak pernah memberikan instruksi yang tidak baik pada kepala daerah.

"Silakan saja mau menyalahkan siapa, silakan saja," kata pria yang juga Kepala BNPP itu.

Tjahjo menyebut, urusan OTT merupakan permasalahan integritas masing-masing kepala daerah. Kemendagri kata dia tak bisa mengawasi orang per orang. 

"Perlu revolusi mental dari semua pihak, korupsi penyakit yang harus kita lawan. Semua kembali kepada diri kita, saya mungkin bisa (terkena OTT), anda mungkin bisa," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo menceritakan, banyak pesan yang masuk dan meminta ia untuk segera mengundurkan diri. Ini pascapenangkapan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Ia dianggap telah gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Saya mulai tengah malam dan pagi hari ini sudah menerima ratusan SMS, ada pola yang sama. Yang pertama, Mendagri harus mundur, anda gagal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang mencoreng nama bapak presiden, dengan semakin banyaknya jajaran Kemendagri baik pusat dan daerah yang OTT KPK," beber Tjahjo. 




(REN)