Pengurus PGRI Nyaleg

Mundur dari Kepengurusan PGRI Sudah Sesuai AD/ART

Intan Yunelia    •    Kamis, 09 Aug 2018 13:52 WIB
Politisasi Guru
Mundur dari Kepengurusan PGRI Sudah Sesuai AD/ART
Seorang guru mengajarkan siswa Sekolah Dasar, MI/Gino Hadi

Jakarta: Ketentuan untuk mundur dari kepengurusan bagi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang duduk di parlemen sudah sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi profesi yang beranggotakan tiga juta guru itu.

Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Mohammad Abduhzen mengatakan bahwa PGRI tidak melarang pengurusnya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun jika nanti terpilih menjadi anggota DPR, pengurus PGRI tersebut harus mundur dari jabatannya.

Ya, karena itu memang ada di AD/ART PGRI (ketentuannya),” kata Abduhzen kepada Medcom.id, Kamis, 9 Agustus 2018.

Sesuai dengan Anggaran Dasar PGRI Bab IV Pasal 4 (1), PGRI bersifat independen dan nonpartisan. PGRI tidak menjadi bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik, dan tidak berpolitik praktis.

Baca: Terpilih Jadi Anggota Legislatif, Pengurus PGRI Diminta Mundur

Berbeda jika anggota PGRI yang menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Mereka yang terpilih tidak diharuskan melepaskan jabatannya menjadi anggota PGRI.

“Untuk pemilihan legislatif karena harus mewakili partai politik. Jika terpilih harus mundur dari kepengurusan PGRI,” terang Abduhzen.

Hal ini karena PGRI menjunjung tinggi jati dirinya sebagai organisasi profesi yang independen (bebas dari keterikatan). Karena guru tidak boleh terlibat langsung di dalam dunia politik.

“PGRI itu independen, nonpartisan sehingga secara kelembagaan tak terkait dan terikat pada salah satu parpol,” kata Abduhzen.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengaku, tidak sedikit pengurus PGRI baik di pusat maupun daerah yang didekati dan ditawarkan untuk bergabung di partai politik.  Bahkan sebagian besar dari mereka memutuskan menerima pinangan parpol, dan maju dalam pemilihan legislatif, dengan iming-iming bebas mahar dan sebagainya.

"Sebenarnya pengurus-pengurus PGRI ini tidak punya uang, namun memiliki pengaruh yang cukup besar ke masyarakat.  Itu kenapa banyak didekati parpol, ditawari macam-macam," ungkap Unifah.

Bagi caleg yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak diperbolehkan menjabat sebagai pengurus PGRI, bahkan tidak lagi memiliki hak suara dalam Kongres PGRI.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano mendukung langkah PGRI. Menurut dia, sebagai wadah aspirasi dan memperjuangkan hak guru, PGRI sejak dulu dilarang terlibat dalam politik praktis.

“PGRI dari dulu independen. Karena guru juga kan aparatur sipil negara (ASN) yang memang dilarang terlibat politik praktis,” kata Supriano.


(CEU)