Komisi IV Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 16 Jun 2017 12:10 WIB
berita dpr
Komisi IV Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
Ilustrasi kawasan hutan di Raiau. Foto: ANT/ FB Anggoro

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan sembilan kawasan pelepasan kawasan hutan. Tapi, hanya dua usulan yang disetujui oleh Komisi IV DPR RI.

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan persetujuan sebagian atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRWP Kepulauan Riau berdasarkan surat permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.91/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 secara parsial,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo membacakan kesimpulan rapat kerja kali bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, beberapa waktu yang lalu.
 
Usulan yang disetujui itu yakni perubahan peruntukan kawasan konservasi Taman Buru Pulau Rempang yang semula diusulkan menjadi APL (DPCLS) seluas 7.560 hektare, disetujui menjadi hutan produktif konversi (HPK). Selain itu perubahan peruntukan kawasan hutan di Pulau Batam untuk kepentingan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang masuk dalam kategori DPCLS seluas 330 hektare.  
 
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk dipertimbangkan dalam persetujuan secara parsial atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS.
 
“Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang sudah puluhan tahun, bahkan turun temurun hidup di tempat tersebut harus diprioritaskan. Seperti masyarakat di Kabupaten Belitung yang hidup di kawasan hutan lindung. Ini harus segera dilepaskan, demi kepentingan atau hajat hidup masyarakat,” ujar Edhy.
(ROS)