Tim Kunspek Komisi II DPR Meninjau Lahan Sengketa di Karawang

Pelangi Karismakristi    •    Kamis, 20 Apr 2017 14:17 WIB
berita dpr
Tim Kunspek Komisi II DPR Meninjau Lahan Sengketa di Karawang
Komisi II DPR RI meninjau lahan sengketa di Desa Margakaya, Karawang. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Karawang: Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR meninjau lahan sengketa seluas 791 hektar di Desa Margakaya, Margamulya dan Wanajaya, Kecamatan Telukjambe, Karawang. Mereka menilik ke 3 titik kawasan yang bersengketa, yaitu di  Kampung Cijambe Desa Margakaya, Kampung Wanajaya Desa Wanajaya, Kampung Cisadang Desa Wanajaya. 

Tiba di sana, Tim Kunspek Komisi II disambut petani penggarap yang terusir akibat penguasaan lahan oleh PT. Pertiwi Lestari (PL). Saat akan memasuki lahan yang dipagar oleh PT. PL, sempat dihadang oleh puluhan petugas keamanan digerbang pintu masuk.

Kemudian salah satu anggota DPR Dadang S. Muchtar meminta satpam tak menghalangi pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya. Mereka yang semula berbaris menutup jalan akhirnya membiarkan rombongan masuk namun tetap melarang petani penggarap masuk hanya beberapa orang perwakilan.

"Sudah yang lain tunggu saja biar yang berkepentingan saja yang masuk. Kita mau lihat lahan yang di klaim PT PL itu yang mana," kata Dadang yang juga mantan Bupati Karawang.

Di tiga lokasi itu, Tim Kunspek Komisi II melihat langsung masyarakat yang terusir, batas tanah mereka sudah dipagar beton dan sebagian lahan sudah dibuldozer, meski tak tampak alat berat dilokasi itu.

"Alat beratnya diumpetin, karena tahu ada Tim DPR mau datang,” teriak salah seorang warga. 

Anggota Tim Kunspek Komisi II Arteria Dahlan mengecam penghadangan ini, sebab kunjungan ini terkait sengketa pertanahan antara warga, Legiun Veteran RI dan PT PL. Dia juga menuturkan apa maksud dan tujuannya menilik area tersebut.

"“Kedatangan kami ingin melihat fakta di lapangan apakah sesuai hukum. Meski demikian jangan sekali-kali memakai sertifikat sebagai kekuatan hukum. DPR akan uji pemegang sertifikat kebenarannya,” jelas Arteria.

Komisi II, lanjut Arteria, juga akan mempertanyakan bagaimana perusahaan mengusir rakyat dan mengapa berani menghilangkan hak-hak rakyat. Pihaknya sudah memasuki tahun kedua mencemati kasus ini dan berkesimpulan bahwa negara kalah oleh pengusaha, kalah oleh kekuasaan.

"Kami datang sebagai wakil rakyat, tapi yang ada adalah penghadangan. Kami melihat sendiri jalan rakyat, jalan negara tiba-tiba diportal tapi aparat diam saja. Kami akan cek semua termasuk pengusahanya bagaimana berani terhadap rakyat," tegas dia.

Dia menambahkan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat Komisi II dengan pemerintah, apabila ada sengketa rakyat dengan pengusaha, dengan penguasa atau BUMN, yang didahulukan bukan jalur hukum tetapi musyawarah mufakat.

"Apalagi hukumnya tidak jelas, mana HGB No.5 yang sudah dibatalkan, bagaimana mungkin HGB No.11 diagunkan padahal masih sengketa. Saya minta Pemkab Karawang tobat, akan saya laporkan ke Mendagri,” tandas politikus PDI Perjuangan Dapil Jatim ini.  
   



(ROS)

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

11 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan jawaban atas gugatan praperadilan Setya Nov…

BERITA LAINNYA