Usulan Tukin Guru Madrasah Masih di Meja Menkeu

Intan Yunelia    •    Jumat, 14 Sep 2018 17:20 WIB
Tunjangan Guru
Usulan Tukin Guru Madrasah Masih di Meja Menkeu
Suasana belajar di salah satu Madrasah Ibtidaiyah di Jakarta Timur, MI/Immanuel Antonius.

Jakarta:  Lebih dari 120 ribu guru Madrasah di seluruh Indonesia dilanda gelisah.  Pasalnya, usulan Menteri Agama terkait tunjangan kinerja (tukin) untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah Kemenag yang diajukan Maret lalu, belum disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tunjangan kinerja seharusnya diberikan kepada seluruh guru PNS di Kemenag, yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi. Besaran setiap guru berbeda-beda, tergantung pangkat fungsional dan tingkatannya. 

Namun sejak 2015, dana tunjangan tersebut belum dapat dicairkan.  Tukin itu sendiri didasarkan pada Perpres no. 154 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2016. 

Menurut peraturan itu, tunjangan kinerja bagi Dosen dan Guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100 % dari kelas jabatannya.   "Karena belum adanya kepastian mengenai pencairan dana ini, pihak Kemenag menjadi sasaran berbagai pertanyaan dari banyak pihak yang berkepentingan," kata Direktur Guru Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Suyitno dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 14 September 2018.

Suyitno mengungkapkan, anggaran Tukin sebesar Rp2,9 triliun itu, pada Mei lalu sudah dikirim oleh Menteri Agama kepada kementerian Keuangan sebagai usulan untuk APBN 2019. Usulan ini kemudian menjadi bagian dari usulan tambahan anggaran secara umum, yakni Rp5,4 trilun untuk Kementerian Agama di 2019.

Di dalam pembahasan APBN 2019, Kemenag mendapatkan pagu anggaran Rp62,066 triliun. Pagu anggaran itu turun Rp975 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif Kemenag yang semula berjumlah Rp63,042 triliun. 

Kemenag saat RDP dengan Komisi VIII DPR RI, 4 September 2018 lalu,  juga telah mengusulkan  tambahan anggaran untuk pembayaran tukin.

"Upaya internal terus kami lakukan, supaya para guru segera mendapat haknya," tegas Suyitno.

Tidak hanya guru, menurut Suyitno, pihak internal Kementerian Agama juga terus berusaha keras untuk memastikan ketersediaan anggaran Tukin.  Guru Besar UIN Palembang ini menuturkan bahwa, Menteri Agama telah memberikan perhatian khusus tentang Tukin guru ini. 

"Beliau memantau langsung progress report penanganan Tukin ini.  Hanya saja para guru diharapkan agar lebih bersabar, karena memang membutuhkan proses administrasi yang mesti ditempuh," jelas Suyitno.

Baca: 5.298 Guru Terdampak Gempa Dapat Tunjangan Khusus

Menurutnya , hal ini semata-mata karena memang belum mendapat persetujuan dari Kemenkeu, sehingga tukin untuk sekitar 120.755 guru PNS Kemenag itu status anggarannya masih diproses.  Namun, sekali lagi ia meminta para guru tidak khawatir karena makanisme yang proper telah ditempuh oleh Kemenag dan datanya dapat dipertanggungjawabkan. 

Angka sebesar Rp2,9 triliun itu merupakan hasil pendataan yang valid dengan data terinci dan telah terverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. "Bila proses berjalan lancar, kemungkinan dana tersebut baru bisa dicairkan tahun depan," pungkasnya.


(CEU)