Tanah Reforma Agraria tak Boleh Dijadikan Milik Pribadi

Haifa Salsabila    •    Selasa, 05 Dec 2017 17:18 WIB
reforma agraria
Tanah Reforma Agraria tak Boleh Dijadikan Milik Pribadi
Ilustrasi warga memegang sertifikat tanah/ANT/Adeng Bustomi

Jakarta:  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Saiful Bahari menegaskan harus ada undang-undang terkait program reforma agraria. Ia tak setuju adanya sertifikasi individual dalam program tersebut.

"Saya tetap menyatakan bahwa semua objek reforma argaria tidak boleh menggunakan skema individual ownership," ujar Saiful pada acara Focus Group Discussion 'Hutan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat' di Gedung Media Indonesia, Selasa 5 Desember 2017.

Sertifikasi individual membuat negara tak memiliki cadangan tanah untuk mengatasi persoalan kritis di masa depan.

"Di negara-negara lain seperti di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan India tidak ada objek dari land reform itu kemudian menjadi milik individu," tegas dia.

Semua tanah yang sudah diberikan kepada petani di negara-negara itu tak boleh perjualbelikan. Tanah harus digarap dalam batas waktu yang telah ditentukan. Bila tidak, tanah akan kembali diambil alih pemerintah. Tanah juga tak boleh dipecah untuk warisan.

"Jadi, ini sudah jelas ya. Pasal 33 (UUD 1945)  menyatakan tanah tetap dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, namun bukan dalam pengertian individual ownership," beber Saiful.

Itu pula yang membuat UU soal lahan reforma agraria diperlukan. "Karena konsep reforma argaria sejak zaman Yunani adalah tanah untuk negara."


(OJE)

Asep Iwan: Proses Hukum Terus Berlangsung Meski Setnov Bungkam

Asep Iwan: Proses Hukum Terus Berlangsung Meski Setnov Bungkam

4 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menerangkan bahwa drama apapun tak akan mengganggu proses …

BERITA LAINNYA