Penjelasan Pimpinan DPR Soal Wacana Penghargaan untuk Menkeu

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 13 Mar 2018 17:00 WIB
berita dpr
Penjelasan Pimpinan DPR Soal Wacana Penghargaan untuk Menkeu
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Medcom.id / M. Rodhi Aulia

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima perwakilan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA). Dalam kesempatan tersebut, perwakilan aktivis mendesak pembatalan rencana DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani.

Menanggapi desakan tersebut, Fahri menjelaskan bahwa DPR RI tidak memiliki rencana memberikan penghargaan kepada Menkeu. Meski Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sempat menyampaikan ingin memberikan penghargaan kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, namun hal ini sebagai bentuk improvisasi.

“Dan bahkan ada nada yang bercanda dari Pak Bambang Soesatyo kalau Menteri Sri Mulyani dikasih penghargaan oleh lembaga internasional, kita (DPR RI) juga bisa. Saya kira begitu ngomongnya,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Maret 2017.

Politikus PKS itu pun menyebutkan, usulan tersebut merupakan rencana dari Kaukus Perempuan Perempuan Politik yang bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP). Ide tersebut mengemuka karena ingin menyelenggarakan International Women’s Day.

Oleh karenanya, Fahri mengarahkan para perwakilan aktivis mengkonfirmasi rencana pemberian penghargaan tersebut kepada Kaukus Perempuan-Perempuan Politik. Dia hanya memastikan, hal itu bukan rencana dan menjadi topik pembahasan di DPR. "Itu bukan keputusan resmi dari DPR karena tidak dibawa ke paripurna,” tutupnya.

Sebelumnya, delegasi PRIMA menyatakan penyesalannya dengan rencana DPR melalui BKSAP memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani pada peringatan Hari Perempuan Internasional. Mereka pun mendesak agar DPR RI membatalkan rencana tersebut.

Ketua Presidium PRIMA Sya’roni mengatakan Sri Mulyani tidak pantas menerima penghargaan dari lembaga wakil rakyat. Sebab, prestasinya sebagai menteri keuangan sangat buruk dan tidak pro rakyat kecil. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, hutang menumpuk hingga Rp 4.636 triliun, dan nilai tukar rupiah ambruk.

“Tidak hanya terhadap dollar AS tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang kawasan. Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro rakyat, di antaranya mencabut berbagai subsidi,” kata Sya’roni.

Tidak hanya itu, Sya’roni juga menyebutkan bahwa Sri Mulyani juga pernah dianggap terlibat dalam skandal bailout Bank Century Rp6,7 triliun. Bahkan rapat paripurna DPR merekomendasikan agar kasus ini diusut secara hukum.

Menindaklanjuti rekomendasi DPR, KPK telah memeriksa Sri Mulyani. Tetapi sayang kasus hingga kini tidak jelas penyelesaiannya. “Mestinya yang dilakukan DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius,” kata Sya’roni.


(ROS)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA