Penerima Bansos Ditambah jadi 10 Juta pada 2018

Antara    •    Rabu, 25 Oct 2017 09:43 WIB
pkh
Penerima Bansos Ditambah jadi 10 Juta pada 2018
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers di Makassar, Sulsel. (Metrotvnews.com/Aan Pranata)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Sosial mendapat tambahan alokasi anggaran 138 persen pada 2018. Dengan tambahan itu, kementerian akan menambah penerima bantuan pangan non tunai. 

"Tahun 2018 ada tambahan besar pada anggaran Kemensos hingga Rp21,8 triliun," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dikutip dari Antara, 25 Oktober 2017. 

Khofifah mengungkapkan, pada 2018 alokasi anggaran yang diterima Kemensos mencapai Rp41,3 triliun atau meningkat Rp17,3 triliun dari tahun 2017. Nantinya, anggaran itu akan dikelola oleh Direktorat Penanganan
Fakir Miskin. 

Dana sebesar Rp21,8 triliun bakal dikonversi dari semula beras sejahtera menjadi bantuan sosial. "Jenis
bantuan sosial ini ada dua, yakni bansos rastra dan bansos pangan nontunai. Dengan peningkatan alokasi anggaran yang diterima, tentunya jumlah penerima bantuan pun akan bertambah, dari semula 1,28 juta jiwa pada tahun ini, menjadi 10 juta jiwa pada tahun depan," beber dia. 

Ada tiga skema pengalokasian bantuan pangan nontunai (BPNT) tersebut, yakni melalui konsep warung gotong royong elektronik, agen bank, dan rumah pangan kita. "Jika di lokasi bersangkutan tidak ada agen bank atau rumah pangan kita, maka diisi dengan kehadiran e-Warong untuk memperluas layanan bantuan pangan nontunai ini agar target rencana kerja pemerintah tidak meleset," tutur dia.

(Baca juga: Bantuan Pangan Nontunai Butuh Perbaikan Menyeluruh)

Pengalihan anggaran subsidi rastra menjadi BPNT merupakan keputusan strategis pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial di bidang pangan secara lebih komprehensif. Mengingat, keluarga penerima manfaat dapat mengonversikan bantuan pangan dalam bentuk beras, telur, minyak goreng, dan gula.       

Konversi ini juga bertujuan untuk  mengurangi kemungkinan ketidaktepatan waktu, sasaran, kualitas, maupun jumlah bantuan yang diberikan. Hanya saja, kata Khofifah, pada praktiknya distribusi bantuan di
lapangan kerap menemui kendala, salah satunya datang dari pemerintah kota/kabupaten yang menjadi sasaran penyerahan bantuan.

"Sering kali, pemerintah daerah sudah menunjuk lembaga tertentu untuk menyerahkan bantuan kepada warganya. Kalau sudah demikian, begitu pemerintah daerah bersangkutan mengajukan tambahan penerima bantuan, Kementerian Sosial tidak dapat memprosesnya karena belum terjalinnya komunikasi," tutur dia.

Untuk itu, pihaknya akan mengintensifkan komunikasi kepada pemerintah daerah untuk mengubah pemahaman mereka perihal konversi ini. "Sistem ini merupakan sesuatu yang revolusional yang butuh perubahan pola pikir agar bisa memahaminya. Sosialisasi harus terus dilakukan hingga munculnya pemahaman," pungkas dia. 

(Baca juga: 
 


(REN)