Peran DPD Dibutuhkan dalam Pembangunan Daerah

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 09 Oct 2017 18:07 WIB
berita dpd
Peran DPD Dibutuhkan dalam Pembangunan Daerah
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)

Metrotvnews.com, Jakarta: DPD RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat. Meski baru berumur 13 tahun, peranan DPD sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono setelah mengikuti focus group discussion (FGD) bertema "Pemantapan Kewajiban Konstitusional DPD RI Dalam Pembangunan Daerah." FGD diadakan oleh Research Center Media Group, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

"Bappenas juga melihat dari Musrembang daerah hingga pusat, kita harus menghadirkan DPD," kata Nono.

Nono menyampaikan, alasan dibutuhkannya DPD dalam perencanaan pembangunan karena lembaga yang berdiri pada 2004 itu menjadi corong aspirasi daerah di pusat. Aspirasi itu tentunya diperjuangkan oleh DPD agar dapat mengembangkan potensi seluruh daerah di Indonesia.

"Melalui legislasi di tingkat pusat. Ini menjadi catatan tersendiri," ungkap dia.

Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Oleh karena itu, keberadaan DPD sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia.

Ditemui pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana Syinar mengatakan, negara bisa bebas dari kemiskinan jika DPD diberdayakan dengan maksimal. Menurutnya, DPD sangat mengetahui kondisi di setiap daerah.

"DPD bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah. Target daerah bisa tematik, misalnya untuk pariwisata, industri, pertanian, dan lainnya, itu yang tahu anggota DPD, karena anggota DPD harus monitoring dan melibatkan masyarakat lokal. Yang paling tahu potensi lokal mereka adalah perwakilan daerah," kata Ina.

Dengan segudang informasi itu, Ina menyarankan agar DPR RI dan pemerintah menjalin komunikasi dengan DPD RI. Dia tak ingin, berbagai program yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi tidak efektif dalam membangun dan mengembangkan potensi setiap daerah.

"Agar pengucuran dananya efektif, harus ada sinergi dengan DPD dan DPR," kata Ina.


(ROS)