Rapat Komisi III dengan Kapolri Ditunda

Al Abrar    •    Senin, 28 Nov 2016 09:39 WIB
unjuk rasankriberita dpr
Rapat Komisi III dengan Kapolri Ditunda
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo bersama anggota Komisi III lainnya menjawab pertanyaan wartawan sebelum buka bersama di Gedung KPK, Jakarta, 27 November 2016. (Foto: MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian batal menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI siang ini.

Batalnya rapat karena Tito harus mendampingi Presiden Joko Widodo dan akan bertemu sejumlah elemen yang akan melakukan unjuk rasa aksi damai bela Islam III pada 2 Desember. 

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyayangkan ditundanya rapat kerja tersebut. Seyogyanya Komisi III DPR RI akan mendalami pernyataan Kapolri tentang adanya upaya makar dalam aksi 212 yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bambang menilai, pernyataan itu agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

"Apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" ujar Bambang, Senin (28/11/2016).

Hal lain yang Haris diketahui Komisi III juga sejumlah titik rencana aksi 212. Salah satunya pendudukan gedung DPR. Serta bagaimana Kepolisian akan memperlakukan para perencana makar itu.

Baca: Polri Kaji Indikasi Makar Saat Aksi 212

"Kemudian juga apakah pelaku hoax rush money itu memiliki keterkaitan dengan para peserta rapat yang merencanakan makar?" ucap Bambang.

Politikus Golkar ini juga menekankan, Komisi III berencana mendalami penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 411 yang berujung pada kerusuhan itu.

"Pertanyan-pertanyaan itu penting, mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluh karena situasi akhir-akhir ini dirasakan kurang kondusif. Dan banyak pihak mengaitkan situasi tidak kondusif sekarang ini dengan cara polisi yang cenderung represif dalam menangani aksi damai Bela Islam jilid I, II dan III," kata Bambang.

Meski demikian, Komisi III mengapresiasi Polri yang dalam tempo singkat menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Kejaksaan Agung. Bola panas tersebut kini ada di tangan kejaksaan agung.

Komisi III DPR RI tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir kasus Ahok yang dapat dipastikan, apapun keputusannya, akan menimbulkan pro kontra di ruang publik. "Dan itu tetap menjadi tanggung jawab Polri," ucap Bambang.

 


(WIL)