Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) menyalahgunakan ibadah umrah ke Arab Saudi untuk mencari kerja. Celakanya hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak imigrasi atau Kementerian Luar Negeri. Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyebut lebih 2.000 WNI yang melakukan praktik itu pada 2016.
"Data menunjukkan 2.000 orang di tahun 2016 yang lakukan umrah tidak kembali," kata Kasubdit Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Direktorat Imigrasi Kemenkumham, Agato Simamora saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin 20 Maret 2017.
Modus seperti ini kerap dilakukan untuk mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Negara-negara Timur Tengah. Wilayah itu terkena kebijakan moratorium pengiriman TKI lantaran banyak pekerja terkena masalah di sana. Sejak Februari hingga Juni 2016 Ditjen Imigrasi mendapat data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi bahwa ada 416 WNI yang menyalahgunakan paspor.
"Izinnya umrah tapi enggak kembali. Kasus ini sudah diidentifikasi KJRI Jeddah," imbuh Agato.
Melihat kondisi moratorium TKI belum dibuka, ia menyimpulkan ada peningkatan dalam penyalahgunaan izin umrah. Sehingga perlu didesain langkah pencegahan supaya jumlah WNI yang memanfaatkan hal ini tak bertambah.
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, mengatakan, pihaknya akan memperkuat aspek administrasi pembuatan paspor.
Selain syarat dasar seperti dokumen yang bersangkutan dengam identitas, pemohon juga wajib menyertakan rekomendasi. Bila ingin pergi umrah atau haji harus ada keterangan tertulis dari Kantor Wilayah Agama, tanda pemohon terdata akan melakukan ibadah di Tanah Suci.
(MBM)
Kemenag akan Lakukan Moratorium Izin Biro Umrah
Rekomendasi moratorium pendaftaran ibadah umrah dari Ombudsman ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri, Menag mengaku akan melaku…
Polisi baru menangani tersangka tunggal, yakni bos sekaligus pemilik perusahaan, Hamzah Mamba.
Masih banyak biro umrah yang amanah memberangkatkan jemaah.
Ada beberapa hal yang harus dikoreksi karena Ombudsman terburu mengambil kesimpulan.
Usulan Moratorium Pendaftaran Umrah Dinilai Tidak Efektif
Adanya kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah membuat Ombudsman RI mengusulkan moratorium pendaftaran calon jema…
Kemenag Dinilai Kurang Proaktif Mengawasi Travel Umrah
Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodiq Mudjahid menilai kinerja Kementerian Agama da…
Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang jemaah umrah yang menjerat suaminya.
Ombudsman: Kemenag Tak Konsisten Mengawasi Perjalanan Ibadah Umrah
Ombudsman RI menilai ada empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama terkait penipuan penyelenggaraan perjalanan umrah …
Global Insani Bantah Tudingan Penggelapan Dana Jemaah
PT Surabraja Mandiri dan BMT Global Insani membantah tudingan penggelapan uang jemaah umrah. BMT Global Insani mengklaim uang calo…
Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis kembali mengingatkan kontraktor infrastruktur untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan.
Anies berbicara dengan Erdogan.
Teknologi pendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dinilai sudah ketinggalan zaman.
Ketua DPR meminta Pakistan mendukung Indonesia agar menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 201…
Ia meminta publik menunggu keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
BMKG memastikan isu gelombang panas melanda Indonesia hoaks.
penyekapan membuat Dastin tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.
Keterlekatan karyawan dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah agenda penting bagi para pemimpin bisnis.
Tuntutan Dastin soalnya haknya yang berlum terpenuhi terkendala lantaran tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.
Kasus hilang kontak diduga terjadi akibat kurang baiknya tata kelola penempatan buruh migran di Timur Tengah.
Setidaknya, 26 pihak, termasuk perorangan dan perusahaan ikut diperkaya dari skandal yang merug…
