Industri Jasa Keamanan Harus Terapkan SKKNI

Gervin Nathaniel Purba    •    Minggu, 10 Mar 2019 00:26 WIB
berita kemenaker
Industri Jasa Keamanan Harus Terapkan SKKNI
Menaker Hanif Dhakiri saat menghadiri Sosialisasi Koperasi Pekerja Buruh Indonesia (KOPBI) dan Penguatan Fungsi Ketenagakerjaan Satuan Pengamanan (Satpam) Indonesia. (Foto: Dok. Kemenaker)

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta industri yang bergerak di sektor jasa keamanan menerapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dengan baik.

Penerapan SKKNI menjadi dasar bagi pekerja jasa keamanan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan.

Di Indonesia, SKKNI Sektor Sekuriti  diberlakukan sejak 2006 melalui Kepmenakertrans Nomor: Kep.112/MEN/II/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Jasa Sekuriti.

"Penerapan SKKNI bisa menjadikan pekerja lebih profesional dan punya jenjang karir. Sehingga tidak stuck pada satu level jabatan atau pekerjaan," kata Hanif, dalam Sosialisasi Koperasi Pekerja Buruh Indonesia (KOPBI) dan Penguatan Fungsi Ketenagakerjaan Satuan Pengamanan (Satpam) Indonesia, di Griyo Dalem EGP Security, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Maret 2019.

Meskipun sektor jasa keamanan telah memiliki SKKNI, Hanif mempersilahkan kepada semua stakeholder untuk membahasnya kembali jika dirasa belum mengakomodir kebutuhan sektor tersebut. "Perumusan jenjang karir ini harus dilihat lebih detail lagi. Termasuk kesesuaian dengan sektor-sektornya," kata Hanif.

Menyoal peran satpam, Hanif mengatakan bahwa satpam adalah pekerjaan mulia dan bernilai ibadah tinggi. Satpam memiliki peran dan tugas untuk membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan tertib.

"Pekerjaan sebagai satpam adalah mulia, sehingga capeknya karena pekerjaan juga bernilai ibadah," ujar Hanif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua umum KOBPI Adi Mahfud menjelaskan saat ini jumlah satpam di Indonesia lebih dari dua juta orang. Jumlah satpam di Kota Depok dan Bekasi terdapat kurang lebih 250 ribu Satpam.

Menurut Adi, jika dapat dikelola dan diorganisir dengan baik, niscaya akan memberi nilai tambah enomoni yang lebih baik bagi pekerja maupun ekonomi bangsa.  Hal itu bisa dilakukan melalui koperasi pekerja.

"Kita akan terus berbenah diri untuk meningkatkan profesionalitas kita," ujar Adi Mahfud.




(ROS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA