Guru Nyaleg Diminta Suarakan Aspirasi Pendidik

Intan Yunelia    •    Kamis, 09 Aug 2018 15:04 WIB
Politisasi Guru
Guru <i>Nyaleg</i> Diminta Suarakan Aspirasi Pendidik
Salah satu SD Negeri di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah alami kekurangan guru, MI Gino Hadi.

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak melarang anggotanya maju sebagai calon legislatif.  Selepas mereka duduk di parlemen diharapkan bisa menyerap aspirasi kepentingan para pendidik.

“Harapannya melalui kader-kader politiknya ide-ide memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas guru dapat diperjuangkan lewat jalur politik,” kata Dewan Pembina PGRI Mohammad Abduhzen kepada Medcom.id, Kamis, 9 Agustus 2018.

Meski demikian, Abduhzen memastikan PGRI bukan organisasi politik yang bisa diintervensi. Dari itu, anggotanya yang duduk di parlemen wajib menanggalkan keanggotaannya di PGRI.

“Sebagai organisasi masa yang besar dengan anggota yang banyak, tentu PGRI tidak bisa bersentuhan dengan politik,” ucap Abduhzen.

Baca: Mundur dari Kepengurusan PGRI Sudah Sesuai AD/ART

Ia khawatir anggota PGRI yang merangkap sebagai kader parpol, bisa dengan mudah diintervensi oleh parpolnya. Sehingga, PGRI bisa berpotensi menjadi alat politik partai.

“PGRI tidak hendak jadi objek dan korban permainan politik,” ujar Abduhzen.

PGRI tak segan-segan memberikan teguran dan sanksi bertahap kepada pengurus PGRI yang diketahui menjadi kader parpol.  “Nanti akan diperingatkan secara bertahap,” tandasnya.


(CEU)