Rencana Revisi UU ASN Dinilai Merupakan Langkah Mundur

Anindya Legia Putri    •    Senin, 10 Jul 2017 17:02 WIB
berita dpd
Rencana Revisi UU ASN Dinilai Merupakan Langkah Mundur
Komite I Dewan Perwakilan Daerah DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (Foto:Dok.DPD RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai, rencana DPR merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan suatu kemunduran. Berdasarkan hasil reses maupun kunjungan kerja Komite I DPD, disampaikan bahwa terdapat hal positif yang terjadi di lapangan berkaitan dengan hadirnya UU tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fachrul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Miftah Toha. RDP tersebut diselenggarakan untuk meminta pandangan ahli terhadap Revisi UU ASN.

"Yang kita lihat, rencana DPR untuk merevisi UU tersebut justru sebuah langkah mundur. Kalau revisi UU ini dilakukan tanpa melihat secara objektif, maupun nilai-nilai filosofi yang ada dalam UU tersebut. Yang kita khawatirkan terjadi pendekatan politis yang terintervensi kepentingan partai," kata Fachrul kepada Metrotvnews.com, di ruang kerja Komite I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.

Selain itu, Fachrul menilai bahwa UU ASN masih seumur jagung, yakni baru berjalan sekitar 3 tahun. "Kalau kita lihat UU ini kan baru berjalan sekitar 3 tahun, sehingga terlalu dini untuk mengevaluasi dan merevisi. Yang kita sayangkan, semangat untuk mengubahnya itu bukan lebih menuju pada kemajuan, tapi justru sebuah langkah mundur. Bertentangan deengan reformasi yang kita gulirkan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko Prasojo Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era SBY menyatakan bahwa roh dari UU ASN adalah sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen SDM aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau pun kondisi kecacatan.

"Dengan adanya sistem tersebut, ASN yang menjabat suatu jabatan penting harus sesuai dengan standar netralitas, kompetensi, dan profesionalisme. Sudah waktunya menjadikan ASN menjadi standar profesi yang tinggi. Jangan hanya berdasarkan kepentingan politik dan golongan dalam memilih dan menentukan jabatan penting dalam lingkungan birokrasi ASN," ujar dia.

Senada dengan Eko, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM Miftaf Thoha, menyatakan bahwa proses pengangkatan jabatan ASN saat ini masih ditemukan hanya berdasarkan kepentingan politik dan kepentingan tertentu, tidak berdasarkan UU ASN yaitu sistem open recruitment.

Dikhawatirkan dengan adanya indikasi menghapus KASN berarti akan menghapus merit sistem. Hal itu akan menyebabkan terjadinya kemunduran karena tidak adanya pengawasan yang independen.

"Revisi yang ada sekarang dikhawatirkan akan menghilangkan sistem merit karena sistem pengawasan ASN seperti KASN akan dihapus. Itu akan mendegradasi apa yang ada sekarang. Harus ada manajemen administrasi kepegawaian yang netral, harus memihak kepada kebenaran melihat pada kompetensi, netralitas dan profesionalitasnya," ucapnya.


(ROS)

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

27 minutes Ago

KPK menyatakan telah mengantongi bukti baru dari tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto.

BERITA LAINNYA