Terbitnya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajeman PNS Diapresiasi Anggota Dewan

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 28 Sep 2017 17:56 WIB
berita dpr
Terbitnya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajeman PNS Diapresiasi Anggota Dewan
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian (Foto:Dok.DPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut dianghap mampu membenahi pembangunan dan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan oleh Hetifa dalam seminar Menakar Karir PNS Menurut PP 11 tahun 2017 di Gedung Nusantara I DPR. Menurutnya, saat ini masih banyak tantangan pelayanan publik yang harus segera dibenahi. Sebab, masih banyak aparatur negara yang dianggap tidak professional bahkan dari sejak rekuitmen, pengukuran kinerja hingga karirnya.  
 
“PP ini sudah ditunggu-tunggu dari satu tahun lalu sebagai pegangan dalam pelaksanaan manajemen PNS. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki persoalan PNS dan mempercepat proses reformasi birokrasi,” kata Hetifah, dalam keterangan tertulis, Kamis 28 September 2017.
 
Politikus Golkar itu mengungkapkan, selain meningkatkan profesionalitas, PP itu juga menuntut adanya sistem informasi atau database PNS yang valid dan bersifat terbarukan. Maka dari itu dia menghimbau agar Deputi SDM merespon akan sistem infromasi ini.

“Sistem informasi itu mengandalakn data, maka datanya harus valid, sebab kalu tidak akan merugikan si PNS. Misalnya seharusnya dia bisa dipromosikan untuk naik jabatan tetapi karena datanya tidak valid akhirnya tidak jadi dipormosikan. Saya menekankan hal ini ke Deputi SDM,” ungkap dia.
 
Selain itu, dalam kesempatan itu Hetifah juga mengomentari aturan pemisahan antara PNS dengan politik. Meski aturan itu untuk menjamin kenetralan PNS dan bebas dari intervensi politik, tapi disisi lain akan menjadi kesulitan bagi partai politik mengusung calon pemimpin yang dianggap sangat kredibel namun terkendala karena statusnya sebagai PNS.
 
“Seperti pilkada sekarang, kita mau ada orang yang memiliki kompetenis, pengalaman dalam pemerintahan, itu kan adanya dibirokrasi. Tapi karena PNS harus mengundurkan diri jika ingin berpolitik ini menyebabkan banyak orang yang berpikir kembali untuk mencalonkan diri, padahal kita berharap politik diisi orang yang berkompeten,” tuturnya.


(ROS)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

2 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA