Cegah Brexit Terulang, Kemenhub Maksimalkan Posko Angkutan Lebaran

Husen Miftahudin    •    Sabtu, 17 Jun 2017 04:06 WIB
mudik lebaran
Cegah Brexit Terulang, Kemenhub Maksimalkan Posko Angkutan Lebaran
Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2017 yang dikoordinasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat 16 Juni 2017. Foto: Metrotvnews.com/ Husen Miftahudin.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah terus berbenah agar kejadian macet di pintu tol Brebes Timur atau Brexit pada tahun lali tidak terulang. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2017 yang dikoordinasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Posko Angkutan Lebaran 2017 diresmikan Kamis 15 Juni 2017 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara.

Posko Angkutan Lebaran 2017 dimulai H-10 atau 15 Juni 2017 dan berakhir H+15 atau 11 Juli 2017. Tempatnya, di Ruang Nanggala Lantai 7 Kantor Kemenhub.

Dari pantauan Metrotvnews.com, saat masuk ruang posko, ada puluhan layar yang berjajar menjadi satu. Seluruh pantauan yang terekam cctv terpampang. Selain itu, ada layar besar yang menjadi pantauan utama.

Bila diperhatikan, layar-layar tersebut memperlihatkan kondisi lalu lintas jalan. Tak luput juga lalu lalang penumpang di terminal, stasiun, bandara hingga pelabuhan.

Ada pula informasi mengenai situasi penerbangan dan angkutan kapal. Dan yang pasti, seluruh layar menampilkan kondisi yang terjadi saat itu juga atau real time.

Layar-layar tersebut ditampilkan oleh server dari masing-masing pemilik cctv dari berbagai instansi. Pengendali dari masing-masing pemilik cctv berada di depan layar utama itu.

Posko diikuti 24 instansi yang terdiri dari 8 subsektor Kemenhub yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkerataapian, Badan Litbang Perhubungan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, KNKT, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Ada pula 8 subsektor BUMN transportasi yaitu PT Angkasa Pura I dan II, Perum LPPNPI, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, PT KAI, PT Jasa Marga, PT Jasa Raharja, dan Perum Damri. Kemudian ada 6 instansi terkait yaitu BMKG, Basarnas, Korlantas Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, serta Dishub Provinsi DKI Jakarta.

Pun tiga organisasi yang turut menyemaraki, yakni Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), dan Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Mitra Polri).

Ketua Posko Harian, Sigit Irfansyah, mengungkapkan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu untuk memberikan informasi dan gambaran umum mengenai kondisi pergerakan pemudik dari seluruh wilayah Indonesia melalui monitor, khususnya pergerakan lalu lintas.

Bila dibandingkan tahun lalu, posko tahun ini ada instansi yang baru terlibat, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alasannya untuk memastikan pasokan bahan bakar saat terjadi lalu lintas yang sangat padat.

Menurut Sigit, Kementerian ESDM berkaca pada kejadian Brexit pada arus mudik tahun lalu. Saat itu, tol Pejagan-Pemalang sesi II yang berakhir di Brexit macet total karena banyak kendaraan yang langsung mengambil lajur kiri untuk masuk ke SPBU. Musababnya, di sepanjang jalan tol masih belum dilengkapi dengan SPBU.

"Jadi kalau tiba-tiba ada kelangkaan BBM saat kemacetan, mereka bisa bergerak cepat. Salah satu kejadian di Brexit kemarin kan karena kelangkaan bahan bakar sehingga dia terpaksa berhenti di SPBU karena ingin mengejar bahan bakar," ungkap Sigit.

Sigit menambahkan, "Dengan mereka (Kementerian ESDM terlibat), mereka jadi bisa memantau kemacetan. Mereka lebih tahu kondisi macet dan bisa langsung segera mengkoordinasikan dengan petugas di lapangan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM," pungkas Sigit.


(DEN)

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

21 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai proses praperadilan Setya Novanto seharusnya gugur…

BERITA LAINNYA