Enam Tahun Jadi Pengungsi, Warga Rohingya Nikahi WNI

Ahmed Arfiansyah    •    Selasa, 05 Sep 2017 10:51 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Enam Tahun Jadi Pengungsi, Warga Rohingya Nikahi WNI
Sejumlah pengungsi Rohingya membaca Alquran di Hotel Pelangi Medan, Sumut, Rabu (1/8/2012). Foto: Antara/Septianda Perdana

Metrotvnews.com, Medan: Enam tahun menjadi pengungsi di Indonesia, banyak warga etnis Rohingya yang menikahi warga negara Indonesia. Mereka memadu kasih tanpa tinggal seatap.

Muhammad Abdullah adalah salah satu warga Rohingya yang menikahi perempuan asal Indonesia. Abdullah berkenalan dengan Rina Siregar melalui media sosial. Tak lama berselang, mereka saling mencinta dan memutuskan untuk menikah.

"Kami menikah pada 2016," kata Abdullah, di tempat pengungsian, Hotel Pelangi, di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 5 September 2017.

Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak. Namun, karena Abdullah belum punya status kewarganegaraan, ia tak bisa tinggal seatap dengan Rina. Aturan juga tak memperbolehkan orang yang bukan pengungsi untuk tinggal di pengungsian.

Untuk mengisi kerinduan, setiap hari Rina datang ke lokasi pengungsian Abdullah di Hotel Pelangi. Sebelum pindah ke Medan, Abdullah adalah pengungsi Rohingya yang ditampung di Aceh.

Baca: 18 Pasangan Pengungsi Rohingya Minta Menikah

Abdullah mengaku pasrah untuk diberangkatkan ke negara mana pun asalkan dia mendapatkan status kewarganegaraan. Namun, ia sangat berharap menjadi WNI agar bisa meneruskan mahligai rumah tangganya bersama Rina.

"Saya yakin suatu saat nanti keluarga kami akan hidup normal seperti warga lainnya. Diakui negara dan memiliki kewarganegaraan yang jelas," kata dia.

Hotel Pelangi dihuni 42 kepala keluarga dari etnis Rohingya. Sebanyak delapan di antaranya menikahi warga lokal. Mereka juga berharap agar pemerintah Indonesia menjadikan mereka WNI dan memberikan pekerjaan untuk menyambung hidup.

Mereka sudah tak berharap lagi untuk diberangkatkan ke negara ketiga, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. "Kami sudah terlalu lama menunggu tanpa ada kepastian," kata Abdullah.




(UWA)