Kongres Kebudayaan Indonesia Harus Respons Realitas Politik

Isu Kebudayaan Didorong Jadi Tema Debat Capres

Antara    •    Rabu, 07 Nov 2018 20:44 WIB
kebudayaan
Isu Kebudayaan Didorong Jadi Tema Debat Capres
Kolaborasi seni musik dan tari dari berbagai daerah Indonesia saat pembukaan Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia, MI/Ramdani.

Jakarta:  Budayawan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Acep Iwan Saidi berharap isu kebudayaan dapat diangkat menjadi salah satu tema debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).  Untuk itu, Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 harus merespons realitas politik yang sedang terjadi jelang pilpres 2019.

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang akan digelar Desember mendatang harus membawa kemajuan pada kebudayaan secara signifikan.  Acep mendorong KKI 2018 dapat memanfaatkan momentum politik sekarang ini untuk sebesar-besarnya memajukan kebudayaan.  

"KKI harus merespons realitas politik.  Salah satu contohnya, bagaimana kebudayaan bisa menjadi salah satu tema dalam debat capres dan cawapres," terang Acep seperti dikutip dari Antara, Rabu, 7 November 2018.

Dengan dibawanya kebudayaan menjadi tema debat, Acep berharap pasangan capres dan
cawapres bisa mengeluarkan konsep, strategi, dan janji untuk memajukan kebudayaan.  Bahkan menjadikan kebudayaan sebagai salah satu basis pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter.

Baca: Pengelolaan Cagar Budaya Harus Jadi Perhatian KKI

Senada dengan Acep, Budayawan Mohammad Sobary mengatakan, KKI harus membahas arah perjalanan bangsa ke depan, baik jangka panjang dan menengah.  "Arah perjalanan itu isinya minimal mencakup kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa kita belum pernah berjalan di atas kebijakan ini," tegas Sobary.

Menurut Sobary, untuk menentukan perjalanan bangsa ke depan, terutama di bidang budaya jangan hanya dikerjakan oleh pusat kurikulum saja.  "Karena tidak akan menjawab semua
kebutuhan itu. Kongres ini harus merumuskan tugas besar itu. Semua harus dilibatkan,
tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat," tegas Sobary.

Kongres Kebudayaan Indonesia, kata dia, harus bisa memberikan kontribusi untuk menjawab
kebutuhan bangsa yang belum dirumuskan tersebut. Peserta kongres haruslah orang-orang hebat dan mampu merumuskan  pemikiran atau paling tidak menjawab kebutuhan tentang kebijakan ilmu pendidikan, kebudayaan dan teknologi.


(CEU)