Pemenuhan Standar Sarpras dan Guru Madrasah di Bawah Standar

Partisipasi Madrasah Ikut Akreditasi Masih Rendah

Citra Larasati    •    Rabu, 09 Jan 2019 15:49 WIB
Madrasah di Indonesia
Partisipasi Madrasah Ikut Akreditasi Masih Rendah
Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), Toni Toharudin.

Jakarta:  Partisipasi madrasah dalam mengikuti proses akreditasi lebih rendah dibandingkan sekolah umum.   Pemenuhan standar sarana prasarana dan standar guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang masih di bawah rata-rata juga menjadi sorotan.

Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), Toni Toharudin mengatakan, sekolah umum memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan madrasah dalam hal mengikuti akreditasi.  "Terkait dengan akreditasi, sekolah umum lebih siap dibandingkan madrasah.  Saya punya data, bahwa madrasah yang baru diakreditasi nilai pemenuhan standarnya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum," kata Toni kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Namun jika dilihat dari hasil akreditasi, baik sekolah umum maupun madrasah memiliki titik lemah yang sama, yakni peda pemenuhan standar sarana prasarana dan standar guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang masih di bawah rata-rata.  "Titik lemah mereka cenderung sama," ungkap Toni.

Baca: Hidupkan Pembelajaran Antikorupsi di Kelas dengan Simulasi Kasus

Hal ini menurut Toni, salah satu penyebabnya adalah pengelolaan madrasah yang didominasi oleh swasta dan swadaya masyarakat.  "Sehingga jika berbicara kualitas, perhatian madrasah memang masih menggunakan pendekatan sosial, ketimbang pendekatan manajemen mutu," papar Toni.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) di 2018 juga melakukan akreditasi pada 51.979 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.  Secara nasional, hasil akreditasi sekolah dan madrasah di 2018 didominasi oleh peringkat B di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

Realisasi jumlah sekolah/madrasah yang diakreditasi dan telah ditetapkan sampai tanggal 10 Desember 2018, yakni sebanyak 51.979 Sekolah dan Madrasah dari kuota 54.000 yang ada.  "Jumlah tersebut belum menyertakan hasil akreditasi  sekolah/madrasah dari Provinsi Papua dan Papua Barat, karena ada kendala teknis dan baru dalam proses penetapan," kata Toni. 


(CEU)