Pelarangan PO Bus Antar Pedemo Langgar Konstitusi

Al Abrar    •    Selasa, 29 Nov 2016 02:06 WIB
unjuk rasa
Pelarangan PO Bus Antar Pedemo Langgar Konstitusi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Antara/Hafidz Mubarak A.

Metrotvnew.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Polrestabes Surabaya melanggar konstitusi. Pasalnya, mereka melarang perusahaan otobus mengantar pedemo dari Surabaya menuju Jakarta.

"Ini melanggar konstitusi. Orang mau demo dijamin konstitusi, kok dilarang-larang. Berarti melanggar hukum dong," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut dia, polisi tidak perlu khawatir dengan aksi demonstrasi yang digelar di Monumen Nasional. Polisi hanya perlu mengawal proses aksi ini berlangsung.

"Apalagi kita dengar di daerah-daerah ada sejumlah polisi yang melarang bus pergi. Enggak boleh kalau desktruktif kaya gitu," ujar dia.

Dia menambahkan, dalam aksi seperti ini ada yang bertanggung jawab. Bila ada yang hal yang tidak diinginkan, polisi bisa meminta pertanggungjawabannya.

"Kalau ada apa-apa, penanggungjawabnya diminta pertanggungjawaban akan lebih tertib," kata politikus Gerindra ini.

Diketahui, Polrestabes Surabaya mengeluarkan edaran bernomor B/25/XI/2016. Surat tersebut merupakan imbauan meminta kepada Dinas Perhubungan Surabaya agar tidak mengeluarkan rekomendasi izin trayek sementara bagi kendaraan angkutan umum/bus yang akan digunakan untuk mengangkut orang peserta unjuk rasa.


(OGI)