Mendagri: Jangan Ada Lobi-Lobi Anggaran dengan DPRD

Antara    •    Rabu, 06 Dec 2017 14:14 WIB
kasus suapmendagri
Mendagri: Jangan Ada Lobi-Lobi Anggaran dengan DPRD
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo--Antara/Yulius Satria Wijaya

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan lobi-lobi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya terkait pengesahan anggaran daerah. 

Hal itu disampaikan Tjahjo saat memberikan pengarahan dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III tahun 2017. 

"Dalam perencanaan anggaran daerah itu jangan ada 'bargaining' yang berkaitan dengan dana dengan DPRD. Terkait perencanaan anggaran itu jangan ada kompromi, harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyrakat, aspirasi DPRD dan janji kampanye," kata Tjahjo, Rabu, 6 Desember 2017. 

Tjahjo menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menawarkan dan menyediakan imbalan sebagai upaya meloloskan program daerah. Termasuk dalam proses pengesahan di DPRD.

Baca: Penerima Suap APBD Jambi Kembalikan Uang ke KPK


Hal itu berkaitan dengan dugaan kasus suap, yang dikenal dengan istilah "uang ketok", dalam upaya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Jambi kan kasusnya dengan DPRD, itu mengingatkan bahwa perencanaan anggaran bersama-sama dengan DPR tetapi jangan memaksakan program pemda, programnya gubernur dengan iming-iming imbalan. Itu pasti akan terbongkar seperti di Jambi dan beberapa daerah itu," jelasnya.

Sejumlah pejabat daerah Provinsi Jambi diduga menyuap anggota DPRD agar RAPBD Tahun Anggaran 2018 dapat disahkan dalam rapat pengesahan.

Ketiga pejabat Pemprov Jambi yang diduga memberikan suap tersebut adalah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Saifudin.

Total uang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp4,7 miliar. Uang tersebut rencananya akan dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat pengesahan RAPBD. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Provinsi mengancam absen dalam rapat
pengesahan RAPBD karena tidak ada "jaminan" dari pihak Pemprov Jambi. 

Guna memuluskan pengesahan RAPBD tersebut, Pemprov sepakat untuk memberikan uang kepada anggota DPRD, yang disebut dengan "uang ketok". Terkait akan hal itu, KPK telah menahan sejumlah pihak terkait dan berencana memanggil Gubernur Jambi Zumi Zola untuk menyelidiki kasus dugaan suap tersebut.


(YDH)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA