Pentingnya Melakukan Sosialisasi Hubungan Industrial di Kalangan Pendidikan

Pelangi Karismakristi    •    Selasa, 03 Jul 2018 17:54 WIB
berita kemenaker
Pentingnya Melakukan Sosialisasi Hubungan Industrial di Kalangan Pendidikan
Ratusan siswa di Bekasi sosialisasi tentang hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja dari Kemenaker. Foto: Dok.

Bekasi: Sebanyak 300 siswa dari 6 SMK dan 21 perguruan tinggi Kota Bekasi mengikuti  sosialisasi tentang hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Selasa, 3 Juli 2018.

Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan,  pemasyarakatan hubungan industrial merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menyambut bonus demografi. Sebab, tingginya populasi usia produktif tersebut dapat memberikan efek positif terhadap daya saing bangsa.

"Adik-adik yang akan mengisi bonus demografi tahun 2020-2030 nanti, yakni saat melimpah ruahnya angkatan kerja produktif, tenaga kerja produktif usia 15-60 tahun," tutur Haiyani, dalam keterangan tertulisnya.

Haiyani juga memaparkan tantangan menghadapi bonus demografi, yakni bagaimana menyiapkan investasi SDM sebaik mungkin. "Kalau adik-adik tidak mampu menghadapi itu, nanti Indonesia menjadi negara yang tidak berdaya saing dengan negara-negara lain," ujar Haiyani menekankan.

Untuk menghadapi persaingan angkatan kerja, lanjut Haiyani, persiapan awalnya adalah mempersiapkan diri sendiri. Termasuk memanfaatkan perangkat teknologi mutakhir untuk mengembangkan produktivitas dan meningkatkan keterampilan kerja.

"Selain itu, paling utama juga menambah keterampilan bahasa asing selain bahasa daerah dan Indonesia. Bahasa asing pasti diperlukan untuk menghadapi persaingan kerja," ujarnya.

Lebih jauh Haiyani menjelaskan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja dengan majikan atau pengusaha, atau pemberi kerjanya. Di antara dua pihak itu, ada pemerintah yang memfasilitasi pihak pekerja dan pengusaha bila terjadi konflik pada kedua belah pihak.

"Selesaikan berdua dulu. Kalau berdua tak selesai, boleh lapor dengan berbagai persyaratan," katanya. 

Ketika akan bekerja, ada persyaratan dan perjanjian yang harus ditandatangani pekerja. Apabila sudah bekerja dan ada konflik internal antara pekerja dengan majikan, ada prosedur untuk menyelesaikannya.

"Selain itu, ketika nanti masuk dunia kerja, ada juga yang disebut Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang menjadi organisasi pekerja/buruh. Ketika diajak, harus tahu siapa yang mengajak, apa manfaatnya bergabung dan bagaimana positif untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Itu semua ada aturannya," kata dia.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Kemenaker Aswansyah melaporkan pihaknya sudah melakukan pemasyarakatan hubungan industrial bagi dunia pendidikan dengan melibatkan jumlah peserta sebanyak 5.400 di 32 kabupaten/kota/provinsi sejak 2014 hingga kini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar dapat mengetahui dan memahami banyak hal yang berkaitan dengan industrial. "Sehingga hubungan industrial di dunia kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Aswansyah.


(ROS)