Presiden Jokowi Membuka RNPK 2019

Pemerintah Mulai Geser Anggaran untuk Bangun SDM

Dheri Agriesta    •    Selasa, 12 Feb 2019 16:20 WIB
RNPK 2019
Pemerintah Mulai Geser Anggaran untuk Bangun SDM
Presiden Joko Widodo saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, Medcom.id/Dheri Agriesta.

Depok: Pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran tahun ini mulai dialihkan menjadi pembangunan SDM. 

"Mulai tahun ini kita akan refocusing anggaran besar-besaran untuk bergeser pada pembangunan SDM," kata Presiden dalam rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan, Sawangan, Depok, Selasa, 12 Februari 2019. 

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memang menggenjot pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir. Pelabuhan, jalan tol, dan bandara, dibangun untuk membuka akses hingga ke daerah.

Pemerintah tak cuma membangun daerah padat penduduk, tapi juga perbatasan. Jokowi ingin pembangunan juga dirasakan masyarakat pinggiran. Jokowi menyebut pemerintah tak ingin terlena dengan pembangunan infrastruktur. 

Karena, sebuah negara juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk dapat maju. Infrastruktur dan sumber daya manusia jadi syarat utama untuk menaikkan status bangsa. 

"Dua ini jadi prasyarat supaya kita tidak terjebak di negara berpendapatan menengah dan tidak bisa melompat menjadi negara maju," kata dia. 

Baca: 80 Persen Siswa Penerima Sudah Gunakan KIP-ATM

?Pemerintah akan menggunakan anggaran untuk membuat pelatihan vokasi, balai latihan kerja (BLK) pondok pesantren, dan sekolah vokasi. Ia pun meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkoordinasikan para kepala dinas hingga tingkat daerah. 

Kepala dinas dan tenaga pengajar, kata Jokowi, harus memahami tanggung jawab masing-masing. Pemerintah, kata dia, ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan kerja. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut pemerintah bakal mendirikan 1.000 BLK di Pondok Pesantren. Pemerintah akan mengevaluasi jumlah itu sesuai kebutuhan di masa depan. 

"Guru-guru harus di-upgrade, terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill. Kemampuan guru-guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," pungkas Presiden. 


(CEU)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA