Komisi X DPR Belum Setujui Pagu Anggaran Kemenpar

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 19 Oct 2016 10:51 WIB
berita dpr
Komisi X DPR Belum Setujui Pagu Anggaran Kemenpar
Menteri Pariwisata Arief Yahya. ANT/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi X DPR RI masih belum menyetujui pagu anggaran yang diajukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada RAPBN 2017. Alasannya, Kemenpar belum menjalankan rekomendasi Panja Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata.

Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mengatakan, Komisi X ingin Kemenpar menjadikan rekomendasi panja sebagai acuan dalam menyusun rancangan anggaran. 

"Tetapi faktanya pembicaraan di raker awal pengajuan RAPBN 2017 hingga sekarang kemudian dibarengi dengan rekomendasi panja destinasi sama. Artinya RAPBN tidak merespon rekomendasi panja," kata Fikri di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/10/2016).

Politikus PKS itu menyebutkan, salah satu rekomendasi Panja yang tidak diimplementasikan oleh Kemenpar yaitu terkait biaya promosi terlalu besar. Panja meminta agar Kemenpar meninjau ulang alokasi anggaran untuk promosi itu karena tidak berdampak terlalu besar terhadap jumlah kedatangan wisatawan manca negara.

"Faktanya dinaikkan sampai dua kali lipat pun hanya tambah beberapa juta saja," ungkap dia.

Alasan lain, kata Fikri, biaya promosi yang besar tidak diikuti dengan perbaikan infrastruktur destinasi wisata. Maka, hal itu akan berdampak pada kekecewaan Wisman setelah berkunjung ke destinasi-destinasi yang dipromosikan oleh Kemenpar.

"Mereka datang dan kita tidak konsentrasi pada Distinasi wisata maka datang sekali setelah itu tidak kembali lagi. Karena infrastruktur belum siap," sebut dia.

Ketika ditanya apakah tidak bisa anggaran promosi dialihkan ke pembangunan infrastruktur wisata, Fikri menjawab berdasarkan pernyataan Menteri Pariwisata tidak bisa. Sebab, dengan anggaran Rp3,8 triliun akan sangat memberatkan Kemenpar.

Selain itu, Fikri juga mengakui bahwa ‎Kemenpar juga sangat kesulitan untuk pengembangan infrastruktur. Sebab, wewenang pengembangan infrastruktur pariwisata berada ditangan Kementerian lain.

‎"Menpar bilang kalau sarana prasarana vital itu otoritasnya ada di kementerian lain seperti Kemen PU Pera. Oleh karena itu kesulitan kalau anggaran cuma Rp3.8 triliun dipaksakan harus juga mengampu infrastruktur dan seterusnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Komisi X sepakat untuk memperdalam pembahasan anggaran Kemenpar pada Senin (14/10) minggu depan dengan ‎agenda pendalaman program dan alokasi anggaran di masing-masing Eselon I.

"Serta tindak. Lanjut rekomendasi Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI," ucapnya.



(ROS)