Pembunuhan Pekerja di Nduga Diduga Buntut dari Kekecewaan

   •    Kamis, 06 Dec 2018 12:27 WIB
kelompok bersenjata di papuaPembunuhan Puluhan Pekerja di Papua
Pembunuhan Pekerja di Nduga Diduga Buntut dari Kekecewaan
Keluarga korban penembakan menunggu kabar di Wamena, Papua. (Foto: ANTARA/Iwan Adisaputra)

Jakarta: Anggota tim kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas menduga pembunuhan terhadap puluhan pekerja jembatan Trans Papua di Nduga buntut dari akumulasi kekecewaan masyarakat asli Papua. Ia menyebut konflik di Nduga sudah terjadi selama setahun terakhir.

"Waktu saya di Jaya Wijaya pertengahan 2018 sudah mendengar ketika ada pembangunan jalan memang ada banyak konflik bersenjata antara TPN (Tentara Pembebasan Nasional) dan TNI," ujar Cahyo melalui sambungan telepon dalam Editorial Media Indonesia, Kamis, 6 Desember 2018.

Cahyo memperkirakan masalah utama di tanah tersebut adalah tuntutan akan pengakuan merdeka baik dari masyarakat asli maupun orang luar. Keberadaan TPN OPM (Organisasi Papua Merdeka) sayangnya tidak bisa dienyahkan begitu saja sebab mereka adalah bagian dari Papua dan mendapat dukungan dari masyarakat asli tanah Papua.

Menurut dia bukan tanpa alasan gerakan separatis di Papua terus meningkat dalam setahun terakhir. Secara ilmiah ada deprivasi dan kekecewaan terhadap nasib asli orang Papua karena pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang non-Papua.

"Belum lagi soal infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Selama ini banyak barang produksi luar yang masuk sementara komoditas asli Papua yang dari kampung ke kota tidak bisa sehingga menimbulkan kekecewaan," kata dia.

Cahyo menambahkan kekecewaan itu bukan tidak ditangkap oleh pemerintah. Persoalan mendasar yang sejak lama muncul adalah soal tata kelola pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat di Papua. 

"Papua kan lebih didasari tradisi dan kebudayaan. Sering kali itu belum memenuhi prinsip good government. Kekecewaan sudah terdengar dan sampai ke publik tapi selama ini solusi itu belum sampai. Perlu dialog intensif antara pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.




(MEL)