Kemendikbud WTP Lima Kali Berturut-turut

Mendikbud akan Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan BPK

Intan Yunelia    •    Sabtu, 09 Jun 2018 12:27 WIB
laporan keuangan
Mendikbud akan Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan BPK
Mendikbud, Muhadjir Effendy saat menerima LHP dari BPK. Foto:Medcom.id/Humas Kemendikbud

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.  Ke depan, Mendikbud akan
meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dan penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) pada kantor atau satuan kerja.

"Kemendikbud akan terus berupaya optimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan," kata Muhadjir pada penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) di kantor BPK, Jakarta, Jumat 8 Juni 2018.

Laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017, Kemendikbud kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian opini WTP yang diterima Kemendikbud kali ini menjadi yang kelima kali berturut-turut sejak 2013.

"Semoga laporan hasil pemeriksaan ini dapat mendorong seluruh jajaran Kemendikbud untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam menunjang mutu layanan pendidikan dan kebudayaan," ujar Muhadjir.

Realisasi penyerapan anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2017 sebesar Rp 36,87 triliun, atau 97,10 persen dari pagu sebesar Rp 37,97 Triliun. Sebagian besar digunakan untuk membiayai program prioritas seperti Tunjangan Fungsional, Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kualifikasi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Selain itu, anggaran 2017 juga digunakan untuk bantuan pemerintah kepada satuan pendidikan, organisasi atau lembaga masyarakat penyelenggara pendidikan dan kebudayaan.  Antara lain, untuk rehab ruang belajar, pembangunan USB (Unit Sekolah Baru), RKB (Ruang Kelas Baru), sekolah berasrama, SD-SMP satu atap, laboratorium, perpustakaan, bantuan peningkatan kualitas guru dan sekolah, Kurikulum 2013, Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), layanan pendidikan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Serta untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang membantu siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk untuk anak yatim piatu," kata Muhadjir.

Pada penyerahan LHP, dihadiri  Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, menyerahkan langsung LHP kepada Mendikbud, Menteri Kesehatan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang juga menerima laporan di hari yang sama.


 


(CEU)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA