Pimpinan Perguruan Tinggi Wajib Laporkan LHKPN

Intan Yunelia    •    Selasa, 04 Dec 2018 15:01 WIB
Pendidikan Tinggi
Pimpinan Perguruan Tinggi Wajib Laporkan LHKPN
Menristekdikti, Mohamad Nasir, Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mewajibkan pimpinan Perguruan Tinggi (PT) untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).  Dalam hal ini, Kemenristekdikti akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

“Dari bulan Desember ini saya akan membuat satu agenda untuk para pimpinan perguruan tinggi,  yang dalam hal ini wajib membuat laporan LHKPN, agar nanti kepatuhan mereka meningkat,” kata Nasir usai Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia 2018 di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

Selain itu, ia mengimbau semua pihak agar terhindar dari korupsi.  Untuk itu harus dimulai dari pimpinan PT, dosen, dan sivitas akademika yang lainnya.

“Saya selalu minta semua yang terkait pejabat negara ini harus terhindar dari korupsi dan ini memang saya lakukan semuanya. Semua pengadaan agar semua aman dari masalah korupsi,” ujar Nasir.

Baca: Wacana Penyederhanaan Jumlah SKS Masih Tarik Ulur

Sementara itu, Kemenristekdikti dalam sistem pelaporan sudah lebih dulu mengawasi. Hal tersebut sudah dimulai sejak 2016 lalu.

Pelaporan yang sebelumnya bersifat manual sekarang sudah berbasis elektronik. “Maka ini saya ubah sejak 2016, saya mulai launching 2017 sudah harus berbasis pada elektronik. Alhamdulillah sampai sekarang dari Aceh sampai Papua laporan nya sudah berbasis elektronik. Real time dan anytime bisa kita check dan kita lihat,” papar Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Begitupun dengan sistem perizinan menjadi guru besar pun sudah bersifat online. Dulunya bisa memakan waktu pertemuan dua hingga tiga tahun, sekarang dalam hitungan bulan.

“Ini lagi saya desain contoh perizinan (guru besar), tadi yang disebutkan Presiden Joko Widodo. Saya akan melihat perizinan maksimum dua minggu harus selesai, yang sekarang cukup 1 bulan selesai. Itu yang penting. Karena tidak boleh ketemu lagi, dan harus dalam sistem online,”pungkasnya. 


(CEU)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

6 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA