Pemerintah Bahas Percepatan Rehabilitasi NTB

   •    Rabu, 09 Jan 2019 21:54 WIB
Gempa Lombok
Pemerintah Bahas Percepatan Rehabilitasi NTB
Suasana rapat koordinasi terbatas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB.

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Mereka membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB.
 
Zulkieflimansyah mengatakan perlunya adanya fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membangun rumah warga terdampak bencana. Terutama jenis rumah yang harus dibangun beserta spesifikasinya.
 
“Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun,” kata Zulkieflimansyah di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 9 Januari 2019.
 
Gubernur Zul mencontohkan, saat ini banyak masyarakat di NTB yang terdampak gempa membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB tahan gempa.
 
Sementara itu Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi mengaku menemukan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Sebab, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan jika jumlah fasilitator masih kurang.
 
"Saat ini, sekitar 44 ribu rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," kata Ummi.

Kedua, terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab urusan administrasinya juga dua kali," pintanya kepada Wapres Kalla.

Baca: Pemerintah akan Menambah Rumah Tahan Gempa

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan menambah rumah tahan gempa dan percepatan pendampingan di lokasi terdampak bencana gempa, di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah. Kedua wilayah tersebut sangat membutuhkan.
 
Dirinya memberikan arahan kepada menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk segara menambah fasilitator penanganan bencana, sehingga pembangunan hunian tetap di NTB dapat berjalan cepat dan lancar.
 
Selain itu, Kalla juga meminta sejumlah lembaga seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan hunian tetap di NTB.
 
"Diputuskan menambah pabrik, pabrikasi rumah tahan gempa dan juga percepatan pendamping, fasilitator. Nah itu kita selesaikan di sana karena dananya sudah tersedia tinggal percepatannya saja," kata Kalla.




(FZN)