UU Otonomi Khusus Papua Perlu Direvisi

Faisal Abdalla    •    Selasa, 12 Dec 2017 21:01 WIB
papua
UU Otonomi Khusus Papua Perlu Direvisi
Diskusi bertajuk 'Ekspos Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua--Kiri Fadli Zon, kanan Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad--Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: Undang Undang Otonomi Khusus Papua nomor  21 Tahun 2001 dinilai perlu direvisi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musa'ad menilai UU Otsus Papua sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sosial-politik di tanah Cendrawasih. 

"UU No. 21 itu di desain untuk satu Papua. Saat ini ada dua Papua, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat," kata  Musa'ad di Hotel Mercure, Glodok, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017. 

Ia mencontohkan UU tersebut hanya mengatur pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk satu provinsi. Namun seiring dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat, terbentuk pula Majelis Rakyat Papua Barat yang belum diatur dalam UU tersebut. 

"Selain itu, Dana Otonomi Khusus saat ini juga harus dibagi dua antara Provinsi Papua dengan Provinsi Papua barat dengan dasar hukum yang tidak terlalu kuat," imbuh Musa'ad.

Baca juga: Pemprov Papua Paparkan Capaian Positif Otsus

Selain itu, pasal 28 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001, menyebutkan Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Namun ketentuan itu terkunci oleh pasal (2) yang menyebutkan tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Jadi pembentukan parpol Papua harus megikuti UU Parpol, dan UU Pemilu. Kan tidak mungkin kita bikin cabang di semua provinsi karena provinsi yang sama sekali tidak ada orang Papua di sana," lanjut Musa'ad. 

Baca juga: 16 Tahun Jalankan Otsus, Kemiskinan Papua Diklaim Turun Signifikan

Terkait dengan hal tersebut, Musa'ad berharap pemerintah pusat segera melakukan revisi UU No. 21 tahun 2001. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan agar Provinsi Papua dan Papua Barat bisa melakukan penbangunan daerah secara maksimal. 

"UU Otsus agar diubah sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," tukas Musa'ad. 


(CIT)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA