Bencana Palu dan Donggala

Kinerja Gubernur Sulteng Dipertanyakan

   •    Rabu, 10 Oct 2018 19:00 WIB
gempatsunamiGempa Donggala
Kinerja Gubernur Sulteng Dipertanyakan
Presiden Jokowi ketika meninjau lokasi bencana di Sulteng. Foto: Biro Setpres

Jakarta: Relawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah mempertanyakan kinerja Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu pas bencana terjadi. Sebab, Pemda setempat pasif dan masyarakat lokal seperti kehilangan arah.
 
Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyinggung lumpuhnya sistem pemerintahan di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami.
 
“Pernyataan Wapres memang benar. Tak lama setelah gempa saya sudah di Palu. Baru balik dari Sulawesi Tengah akhir pekan lalu. Ini daerah seperti tidak punya gubernur dan wali kota. Rakyat berjuang sendiri untuk bisa makan," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 Oktober 2018.
 
Rizal juga sepakat dengan ucapan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang pasif dan tak hadir di tengah warganya sendiri.
 
Rizal mengatakan, tak hanya birokrasi yang terkesan pasif dan lumpuh. Lebih dari itu, Gubernur Gerindra itu terkesan melakukan pembiaran.
 
"Bantuan banyak datang dari luar kota, tapi hanya berhenti di tempat-tempat tertentu seperti di kantor-kantor Pemda dan Kodim. Akibatnya, rakyat yang sudah tiga hari tidak makan terpaksa melakukan penjarahan. Kok rakyat yang kelaparan disuruh datang jauh-jauh ke kantor-kantor Pemda," kata Rizal.
 
Rizal mengatakan, seharusnya gubernur dan wali kota segera memerintah struktur di bawahnya mendistribusikan bantuan ke kelurahan-kelurahan, RT, RW, dan rumah warga. Faktanya, semua ditumpuk di beberapa tempat kantor pemerintah daerah dan Kodim.
 
"Rabu 3 Oktober 2018, Presiden Jokowi datang dan beliau marah-marah dulu baru bantuan didistribusikan. Kalau tidak ada Pak Jokowi, saya tidak paham akan banyak warga Palu-Donggala mati kelaparan," kata Rizal.
 
Rizal menceritakan, saat itu warga Palu diwajibkan memperlihatkan Kartu-Keluarga (KK) dan KTP untuk mengambil bantuan dari pegawai Pemda. "KK sudah tertimbun reruntuhan rumahnya. Orang sudah susah, Pemda bikin susah lagi. Gubernur dan wali kota seperti tidak tahu kelakuan bawahanya. Ini sudah jadi keluhan umum warga Palu. Artinya pejabatnya malas turun ke bawah untuk melakukan monitoring," kata Rizal.

Baca: Jokowi Mengakui Pelayanan di Sulteng Belum Maksimal

Rizal mengakui sempat terjadi penjarahan. Namun warga korban bencana justru tidak mengenal para pelaku penjarahan.
 
"Tiba-tiba banyak orang datang dari luar Kota Palu naik mobil untuk menjarah. Mereka di drop ke beberapa lokasi. Truk-truk pembawa BBM dijarah oleh orang-orang tak dikenal dan bukan warga lokal. Bantuan makanan dan minuman yang akan dikirim ke dalam kota sengaja dicegat sebelum memasuki pusat kota," ujar Rizal.
 
Beruntung Presiden Jokowi memerintahkan pengerahan TNI Polri dan berjaga di setiap sudut kota untuk memberi rasa aman kepada warga. Pusat perbelanjaan dan toko di Palu Barat dan jalan utama dijaga aparat.
 
Rizal mengatakan, situasi kembali terkendali, bantuan kembali mengalir ke Palu dari semua penjuru. Hari kedua setelah gempa Jokowi sudah di lokasi. "Hari Rabu beliau ke sana lagi. Hanya sepekan beliau sudah dua kali ke Palu. Kelemahan pemerintah daerah dengan cepat ditanggulangi oleh pemerintah pusat. Bahkan tiga hari setelah gempa, bandara Mutiara Palu sudah bisa didarati pesawat komersil,” ucap Rizal.
 
Berkat kecekatan pemerintah pusat, dipaparkan Rizal, tak sampai sepekan pusat belanja Mal Tatura, Palu, dibuka kembali. "Di sosmed, pemilik mal terbesar memposting pusat belanjanya Mal Tatura kembali buka. Hari yang sama, Sabtu 6 Oktober Batik Air mendarat perdana pasca gempa. Semoga Palu-Donggala bangkit kembali," kata Rizal.




(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA